jpnn.com, JAKARTA - Aktivis pecinta lingkungan Ahmad SH mengaku sangat yakin pada komitmen Presiden Joko Widodo terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ahmad yang pernah memimpin Departemen Keorganisasian WALHI Nasional 2010-2016 menyebut presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu telah meletakkan persoalan lingkungan hidup sebagai agenda prioritas.
Ahmad menuturkan, Jokowi saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berkunjung ke kantor WALHI. "Komitmen penyelamatan lingkungan hidup adalah agenda utama pemerintahan Jokowi di luar isu reforma agraria secara luas," ujar Ahmad dalam siaran pers ke media, Senin (16/7).
BACA JUGA: Sepertinya Cak Imin Memang Istimewa bagi Jokowi
Menurut Ahmad, pemerintahan Jokowi juga menunjukkan iktikad baik dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup, terutama masalah hutan. Sebagai contoh, pemeirntahan Jokowi menunjukkan usahanya yang keras dalam memerangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Perang terhadap kebakaran hutan di Riau adalah satu pijakan awal bahwa tata kelola kehutanan harus dirapikan. Artinya bahwa komitmen itu telah dimulai," tambah Ahmad.
BACA JUGA: Sepertinya Jokowi Siapkan Efek Kejut agar Rival Kedodoran
Aktivis yang kini menjadi salah satu bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai NasDem itu mengharapkan pemerintahan Jokowi makin tegas terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan dan perampokan sumber daya alam. Ahmad juga mengharapkan WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup berbasis advokasi dan kampanye mulai keluar dari zona nyaman.
"WALHI harus mulai menatap secara lebih holistik dengan situasi politik saat ini, termasuk berani membuat terobosan advokasi yang tidak harus membuat permusuhan secara frontal tanpa solusi akhir yang jelas," tambahnya.
BACA JUGA: Sinyal dari Jokowi Bikin Cak Imin di Atas Angin
Menurut Ahmad, menciptakan konfrontasi dalam mengampanyekan advokasi kasus lingkungan hidup tanpa dasar legitimasi yang kuat tidak akan menuntaskan persoalan secara elegan. "Sebagai aktivis lingkungan yang peduli dan berkeadilan tidak harus kaku dalam memperjuangkan kasus-kasus lingkungan yang berimplikasi mengorbankan kepentingan usaha yang beririsan dengan kepentingan sektor lingkungan hidup,” tegasnya.
Karena itu Ahmad mengharapkan penyelesaian konflik lingkungan hidup di era milineal ini tidak bisa lagi dengan cara konfrontatif. Harus ada upaya dialog untuk mencari solusi bersama.
“WALHI seharusnya lebih menukik ke kebijakan lingkungan, memengaruhi sekaligus mewarnai politik negara dengan aspek environment. Organisasi dan komunitas masyarakat sipil tidak boleh lagi tenggelam dalam kerja-kerja yang hanya berisikan program internal, tetapi harus sudah mulai terlibat aktif dalam mendukung kebijakan populis pemerintah yang prorakyat dan berjalan bersama untuk tata kelola lingkungan hidup yang baik," pungkasnya.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tol Kartasura-Sragen Resmi Dioperasikan, Sebegini Tarifnya
Redaktur : Tim Redaksi