Hardiknas 2021: Ketum PGRI Sentil Kesejahteraan Guru dan Kegaduhan Pendidikan

Minggu, 02 Mei 2021 – 13:33 WIB
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi saat menjadi narasumber Podcast JPNN.com. Foto: Andika Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diambil dari tanggal kelahiran Ki Hadjar Dewantara merupakan pengakuan resmi negara terhadap perjuangan dan jasa besarnya.

Menurut Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dari sisi angka-angka statistik secara kuantitas memang menakjubkan. Terdapat capaian yang luar biasa dalam kesempatan akses pendidikan.

BACA JUGA: Peringati Hardiknas 2021, Mas Nadiem Berbusana Khas NTT, Nih Penampakannya

Jika mengacu pada frasa tujuan bernegara dalam kontitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, lanjutnya, maka kenyataan pencapaian tujuan itu masih jauh panggang dari api.

"Kalau kita menggunakan indikator mutu pendidikan yang disepakati secara internasional, kualitas pendidikan Indonesia masih belum membanggakan," ujar Unifah di Jakarta, Minggu (2/5).

BACA JUGA: Mudik ke Bekasi, Siap-siap Saja

Peringkat Indonesia dalam Human Development Index (HDI), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), serta Programme for International Student Assessment (PISA), berada pada posisi menengah bawah, dan rendah. Indikator itu menunjukkan bahwa masih terlalu banyak pekerjaan rumah di sektor Pendidikan yang harus diselesaikan.

Menurut Unifah, kondisi lebih memprihatinkan dari sisi karakter. Maraknya korupsi bahkan mulai dari kalangan milenial, penggunaan narkoba yang meluas, tawuran, kekerasan hingga pelanggaran lalu lintas yang dianggap lazim menunjukkan masih ada yang harus diluruskan dalam dunia pendidikan bangsa ini. Hal ini diperparah dengan memudarnya nasionalisme di sebagian kalangan.

"Tanpa nasionalisme kita akan melihat pembangunan fisik secara nyata. Namun tidak bisa membedakan antara pembangunan Indonesia yang murni karya, dan modal anak bangsa dan pembangunan di Indonesia yang dimodali asing dan dimiliki asing," tegasnya.

PGRI mengajak semua pihak untuk merenungi kembali sudahkah pendidikan kita saat ini sesuai prinsip-prinsip pendidikan kebangsaan yang digagas Ki Hadjar Dewantara?

Sudahkah tri pusat pendidikan (pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat) yang diimpikan Ki Hadjar Dewantara menjadi bagian ekosistem pendidikan kita saat ini?

"Marilah bersama terus kita luruskan biduk pendidikan agar kembali sesuai arah yang telah ditunjukkan bapak pendidikan nasional kita," ujarnya.

Ki Hadjar sudah mengajarkan orientasi bangsa yang sangat jelas dan futuristik, melihat jauh ke depan. Namun, kata Unifah, terlanjur mengabaikan bahkan melupakan  nasihat bijak pendiri bangsa, sehingga pendidikan kita mengalami kemunduran.

"Kemunduran pendidikan karena terlalu sibuk membahas masalah-masalah administratif pendidikan," cetusnya.

Mulai dari kurikulum, penggunaan anggaran, sistem evaluasi dan kelulusan, dana bantuan sekolah, dan berbagai persoalan lainnya. Menurut Unifah, pendidikan dikerdilkan menjadi sekadar akademis atau intelektualitas semata. Sementara rohnya pendidikan, hakikat pendidikan dilupakan.

"Persoalan besar yang kita hadapi sekarang adalah hilangnya makna atau roh pendidikan dalam kehidupan berbangsa," ucapnya.

Menyalahkan guru dalam kondisi seperti ini, menurut Unifah sangat keliru. Guru sejak awal “dijebak” dalam persoalan administratif  serta dikejar target kurikulum yang sangat menguras tenaga.

Guru misalnya harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan melakukan analisis hasil ulangan (AHU) yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Belum lagi menyusun silabus, membedah kisi-kisi soal ujian tengah semester (UAS) serta  seabreg hal lain yang sangat administratif, menyita waktu dan menguras tenaga. 

"Di sisi lain kesejahteraan guru dan peningkatan mutu guru melalui pelatihan periodik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, masih kurang diperhatikan secara serius," tegasnya.

Unifah juga menyentil maraknya kebijakan pendidikan yang menimbulkan kegaduhan, penyusunan peta jalan pendidikan yang pragmatis dan bukan mencerminkan tentang pandangan sebagai bangsa dalam mengantisipasi pendidikan masa depan, dan perhatian yang sangat minim kepada guru, guru 3T.

"Persoalan kesejahteraan dan kualitas yang jauh tersentuh, menunjukkan sudah saatnya ada pembenahan serius di dunia pendidikan kita," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, di masa pandemi ini, permasalahan pendidikan bertambah serius. Ada dilema apabila penutupan sekolah berlangsung lebih lama yang menyebabkan learning loss dan prinsip mengutamakan keselamatan dan kesehatan pendidik dan peserta didik. 

Pemberian vaksin bagi para pendidik dan tenaga kependidikan kata Unifah merupakan langkah penting untuk memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat berlangsung aman. PGRI berharap agar pemerintah, pemerintah daerah sangat serius menyiapkan secara hati-hati PTM demi keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat.

"Semoga Ki Hadjar Dewantara bisa tersenyum bangga dan bukan sebaliknya menangis sedih melihat kondisi pendidikan saat ini," ujar Unifah. (esy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler