jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengajak pemerintah daerah untuk mengadopsi program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa).
Program tersebut akan memastikan peningkatan kualitas perangkat desa dan meningkatkan jumlah sarjana desa.
BACA JUGA: Mendes PDTT Apresiasi Arahan Presiden Jokowi Soal Perpanjangan Cuti Lebaran
Hal ini disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023.
“Kami berharap kian banyak pemerintah daerah yang mengadopsi Program RPL Desa yang memberikan kesempatan bagi perangkat desa dan aktivis desa untuk menikmati pendidikan di jenjang sarjana sehingga kualitas akademik perangkat desa kian meningkat,” kata Gus Halim, Selasa (2/5).
BACA JUGA: Gus Halim Beber Kunci Sukses ASN, Salah Satunya Adaptif Terhadap Perubahan
Gus Halim menyampaikan saat ini program RPL Desa telah diadopsi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro dan Blora.
Tidak kurang dari 900 perangkat desa dari dua daerah tersebut mengikuti program RPL Desa.
“Kemendesa PDTT bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta menjadi dua kampus yang menjadi tempat belajar peserta Program RPL Desa,” katanya.
Gus Halim mengungkapkan sejak diluncurkan pada awal 2022, saat ini peserta RPL Desa jenjang sarjana telah mengikuti tiga dari empat semester rencana pembelajaran.
Dari evaluasi awal diketahui jika capaian prestasi akademik peserta RPL Desa tergolong memuaskan.
“Selain itu para peserta RPL Desa juga memberikan kontribusi nyata dengan semakin berkualitasnya rencana dan evaluasi program pembangunan desa masing-masing,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur mengatakan Program RPL Desa ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga desa.
Menurut Gus Halim, saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi relatif rendah. Pada 2022 saja, angkanya masih di kisaran 39,37 persen.
“Angka ini masih ketinggalan jika dibandingkan dengan APK Pendidikan Singapura yang mencapai 91 persen, Thailand di angka 49 persen, dan Malaysia di angka 43 persen,” sebutnya.
Gus Halim mengatakan jika Program RPL Desa diadopsi di banyak daerah maka akan membantu meningkatkan APK pendidikan tinggi di tanah air.
Banyak pula perangkat desa dan aktivis desa yang sebelumnya hanya mengenyam pendidikan di level menengah atas untuk berkesempatan menikmati pendidikan tinggi.
“APK pendidikan tinggi di Indonesia memang cukup rendah, karena mayoritas masyarakat tidak mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi," ungkap Gus Halim.
Karena itu, lanjut Gus Halim, RPL Desa ini menjadi salah satu pintu masuk agar APK pendidikan tinggi kian terbuka bagi semua anak bangsa.
Sementara itu, beberapa program studi yang disediakan adalah administrasi negara, administrasi publik, manajemen, sosiologi, pendidikan sosiologi, pendidikan luar sekolah, dan akuntansi untuk jenjang sarjana.
Sementara pascasarjana menyediakan program studi agribisnis, ekonomi pertanian, teknologi pendidikan, sosiologi, penyuluhan pembangunan, teknik sipil, pengelolaan SDA dan lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang sudah diikuti 257 peserta.
Adapun kampus penyelenggara untuk jenjang pascasarjana yang telah berjalan adalah Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret.
Jumlah kampus penyelenggara ini diprediksi akan terus bertambah berikut dengan pemerintah daerah yang tertarik untuk melaksanakan program RPL Desa. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi