jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah agar fokus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, apalagi menjelang Lebaran 2022.
Rakyat makin sulit menjangkau dan mencukupi kebutuhan pokoknya karena mengalami kelangkaan dan harga yang melambung tinggi.
BACA JUGA: Syarief Hasan Ajak Pemudik Bantu Sesama yang Kurang Beruntung
Ini perlu menjadi atensi khusus agar rakyat tidak merasa pemerintah lepas tangan dan tidak mampu membela rakyatnya sendiri.
“Ini sangat miris di negeri yang kaya sumber daya alam. Rakyatnya sendiri kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mendasar," ujarnya.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sebut Pembangunan di Era SBY Lebih Baik daripada Jokowi, Ini Datanya
Padahal, jika pemerintah punya kebijakan yang terarah dan prorakyat, seharusnya semua persoalan yang sekarang terjadi dapat diatasi.
Namun, rupanya, pemerintah tidak mampu menjalankan peran dengan baik.
BACA JUGA: Syarief Hasan Kritik Menkeu Soal Utang Indonesia Tembus Rp 7 Ribu Triliun yang Dianggap Aman
Persoalannya justru terletak pada gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan rakyatnya sesal politisi senior Partai Demokrat ini.
Menurut profesor di bidang strategi manajemen koperasi dan UMKM ini, rakyat berpendapatan menengah ke bawah dan UMKM adalah kelompok yang paling terdampak krisis kebutuhan pokok yang terjadi tanpa adanya kepastian solusi.
Pemerintah seperti tambal sulam. Kebijakannya tidak terencana dan gagal fokus sehingga persoalan belum juga berakhir.
"Sangat wajar jika rakyat merasa skeptis dan pasrah," ujarnya.
Berdasarkan survei, 66,3 persen rakyat tidak yakin pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok selama Ramadan tahun ini.
Ada 31,8 persen rakyat yang kesulitan membeli barang karena mahal dan langka, 27,6 persen karena mahal, dan 11,6 persen kesulitan karena barangnya langka.
Hasil survei ini memotret persoalan sesungguhnya yang dihadapi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
Jika ada gejolak harga dan kelangkaan barang, pemerintah harus melakukan intervensi sampai semua persoalan teratasi, bukan justru menyerahkannya pada mekanisme pasar.
Inilah esensi negara kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Jadi, jika pemerintah lepas tangan, gagal fokus, dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan pokok warganya, pemerintah berarti tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik dan konsekuen.
"Ingatlah bahwa rakyat yang berdaulat atas segala rupa sumber daya di republik ini dan tugas pemerintah memastikan semua kebutuhan rakyat tercukupi,” tutup Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi