jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri ESDM jangan mengeluarkan wacana yang bisa membuat masyarakat panik.
Sebab, hingga saat ini pemerintah dan DPR sama sekali belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas tersebut.
BACA JUGA: Puan Merespons Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Pakai Kata Cermat
"Menteri ESDM Arifin Tasrif jangan latah ikut meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga BBM dan gas LPG 3 kilogram," tegas Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (15/4).
Mulyanto menilai pemerintah sangat tidak peka dengan kegelisahan rakyat, karena baru saja mahasiswa melakukan aksi yang salah satu tuntutannya adalah soal BBM.
BACA JUGA: Rakyat Makin Tercekik Jika Harga BBM dan Kebutuhan Pokok Tinggi Bersamaan
Dalam Raker bersama DPR, Menteri ESDM menyatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, Solar, dan gas melon 3 kilogram.
Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang, karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek.
BACA JUGA: Di Hadapan Luhut Cs, Jokowi Sebut Tak Mungkin Lagi Tahan Harga BBM, Sampai Mengucap Dua Kali
Namun, menurut Mulyanto dalam terminologi Bappenas, strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan.
"Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR," terang Mulyanto.
Itu sebabnya, kata Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum datar-datar saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja.
Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.
Kemudian, lanjut Mulyanto, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 kilogram ujung-ujungnya pertimbangan yang utama adalah dari Menteri Keuangan.
"Sampai hari ini statemen menteri keuangan adalah tidak akan menaikan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock," ucap Mulyanto.
Pertimbangan Menteri Keuangan tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas, tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batubara, CPO, tembaga, nikel, dll.
Politikus PKS itu mengatakan harga BBM dunia, mengacu WTI crude, juga terus menurun sejak puncaknya pada (23/3) di harga USD 123.9 per barel, mencapai harga USD 94.3 per barel pada tanggal 11/4. Di sisi lain, sebagaimana laporan BPS terbaru, inflasi nasional mulai merambat naik.
"Terkait wacana penyesuaian BBM pemerintah harus menghitung dengan cermat kerentanan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di saat Pandemi Covid-19 yang belum usai ini, termasuk juga resiko politik seperti yang terjadi di Srilanka yang menuai krisis akibat kenaikan harga BBM dalam negeri," tegas Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul