Harga BBM Naik, Jokowi Salahkan Pemilik Mobil Pribadi Pengguna Pertalite dan Solar

Sabtu, 03 September 2022 – 14:14 WIB
Pemerintah menggelar konferensi pers terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9). Foto: Tangkapan layar akun Setpres di YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalahkan kelompok pemilik mobil pribadi tetapi menggunakan BBM subsidi.

Menurut Jokowi, subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran karena kelompok itu.

BACA JUGA: Tok, Jokowi Resmi Naikkan Harga BBM

"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Jokowi menyalahkan kelompok tersebut yang menggunakan BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar.

BACA JUGA: Jokowi Pastikan Bantuan Pengalihan BBM Disalurkan Pekan Depan

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," jelas dia.

Jokowi mengeklaim pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

BACA JUGA: Pertalite 10 Ribu, Pertamax 14.500, Berlaku Langsung Siang Ini, Yassalam

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi.

Namun, menurut Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jokowi meyakini angka itu akan terus meningkat ke depannya.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," jelas dia.

Mantan wali kota Solo itu menerangkan anggaran subsidi BBM yang telah dicabut itu nantinya dialihkan ke bantuan yang lebih tepat sasaran.

Jokowi menerangkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran," jelas dia. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik Lagi, Berapa Harga Pertamax Hari Ini?


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler