jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan penggunaan minyak bumi saat ini masih dominan sebagai sumber energi sekunder.
Hal ini kerap menjadi masalah terutama ketika harga minyak dunia naik signifikan.
BACA JUGA: Demo Tolak BBM Naik, Massa Buruh KSPSI Tiba di Ring 1 Bawa Keranda
”Sebab kebutuhan rata-rata BBM kita per hari itu 1,4 juta barel sedangkan produksi minyak kita hanya sekitar 600-700 ribu barel per hari. Sehingga ketergantungan terhadap impor BBM makin tinggi,” ucap Sugeng di Jakarta, Senin (12/9).
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM dinilai jadi momentum untuk mengejar target Bauran Energi Nasional 2025.
BACA JUGA: Kritik Pedas Rizal Ramli soal BBM: Kalau Enggak Kuat, Mundur Saja, Kok Malah Ngeyel
Sugeng menilai salah satu memperluas bauran itu dengan optimalisasi gas bumi.
"Gas bumi jadi langkah strategis sebagai tahap transisi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih besar sebagai sumber energi primer utama di masa depan," ungkap Sugeng.
BACA JUGA: Hari Ini Ada Demo di Istana Soal Kenaikan Harga BBM, Polisi Siapkan Pengalihan Arus
Pemerintah menetapkan bahwa target Bauran Energi tahun 2025 adalah EBT sebesar 25 persen, gas bumi sebesar 22 persen, minyak bumi sebesar 25 persen, dan batu bara sebesar 30 persen.
Kemudian pada 2050, komposisi target Bauran Energi Nasional ditargetkan EBT mencapai 31 persen, gas bumi 24 persen, dan minyak bumi 20 persen.
Pada 2020 sebagaimana data Kementerian ESDM, porsi EBT tercatat baru mencapai 11,20 persen, gas bumi sebesar 19,16 persen, minyak bumi sebesar 31,60 persen, dan batu bara sebesar 38,04 persen.
Sugeng mengungkapkan sejatinya DPR terus mendorong upaya pengurangan ketergantungan kepada minyak sebagai energi primer, salah satunya dengan mengupayakan optimalisasi gas bumi.
”Pemanfaatan gas bumi, khususnya gas alam, harus didorong menjadi kebijakan utama dalam konteks energi. Di mana gas harus menjadi energi transisi untuk menuju optimalisasi EBT. Baik untuk kepentingan transportasi, industri, maupun rumah tangga,” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun tidak renewable gas bumi merupakan energi bersih. Selain itu, Indonesia memiliki produksi dan cadangan gas bumi yang besar melebihi minyak.
”Cadangan minyak kita sekarang ini mungkin tidak sampai 10 tahun jika tidak ditemukan sumber baru. Sedangkan gas bumi, yang sudah tereksploitasi saja bisa sampai 22 tahun ke depan ditambah lagi ada cadangan ditemukan baru yang kandungannya lebih besar,” terangnya.
DPR meminta pemerintah memiliki sikap yang tegas terkait optimalisasi gas bumi. Momentum kenaikan harga minyak dan BBM saat ini perlu dioptimalkan untuk merealisasikannya.
”Saya menyesalkan sebetulnya dengan sikap pemerintah yang tidak firm dalam pemanfaatan gas bumi, gas alam. Memang kita harus duduk secara tegas ini, mau apa policy kita. Secara cadangan memang betul lah sudah tidak lagi Migas (minyak dan gas). Harus Gasmi (gas bumi). Karena cadangan gas lebih besar kan,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kenaikan harga BBM adalah momen mengejar target Bauran Energi Nasional melalui optimalisasi gas bumi.
”Misalnya PLN, sumber energinya berubah tidak lagi menggunakan BBM maka harus menggunakan energi lain. Misalnya menggunakan dari gas bumi untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang memungkinkan kendaraan umum,” ucapnya.
Menurutnya, penggunaan BBG untuk transportasi umum bisa berdampak positif dan secara bertahap bisa diupayakan lebih merata.
”Oleh karena itu Pemerintah harus tanggung pembangunan stasiun pengisian gas atau pemerintah kasih insentif supaya daerah lain bisa mengembangkan kendaraan gas,” sarannya.
Ahmad mengatakan optimalisasi gas bumi memang butuh kebijakan yang tegas dari pemerintah supaya aplikatif.
”Kebijakannya harus benar-benar bisa diimplementasikan. Terutama dimulai dari Kementerian dan Lembaga misalnya mulai dari kendaraan dinas, bisa menggunakan gas. Supaya konversinya cepat dan benar-benar dilakukan,” terusnya.
Ahmad menyebut perlu insentif ke pelaku usaha juga diperlukan supaya konversi ke gas bumi semakin optimal. ”Misal dengan cara pengurangan pajak. Selain itu, pembiayaan harus didorong. Karena ini bagian dari penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG)” tegas Ahmad. (mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul