Kritik Pedas Rizal Ramli soal BBM: Kalau Enggak Kuat, Mundur Saja, Kok Malah Ngeyel

Senin, 12 September 2022 – 09:55 WIB
Rizal Ramli. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior yang juga eks Menteri Keuangan RI, Rizal Ramli kembali mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Jokowi mengakui beratnya dana untuk subsidi sektor energi di rapat kerja PDI Perjuangan pada 21 Juni 2022, bahkan Jokowi menyebut jumlah subsidi energi yang besar itu bisa membangun satu Ibu Kota Negara (IKN) baru.

BACA JUGA: Harga BBM Bersubsidi Naik, Rizal Ramli Singgung Angka Kecukupan Gizi Rakyat

Kemudian, Jokowi mengatakan tidak ada negara yang kuat menanggung tingginya subsidi untuk sektor energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli menilai Jokowi tidak mampu dalam memerangi masalah BBM hingga beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak mencapai Rp 502 triliun.

BACA JUGA: Wahai Pak Jokowi, Menurut Rizal Ramli, Pemerintah Kreatif Sedikitlah

Rizal Ramli meminta Jokowi sadar kepemimpinannya justru menyusahkan rakyat, bahkan dia menyarankan Jokowi segera mundur lantaran rakyat sudah terlalu susah.

"Kalau mengaku berat, enggak kuat, yo wis mundur saja bagaimana? Situ sudah gak mampu, kok malah ngeyel," ujar Rizal Ramli, Senin (12/9).

BACA JUGA: Rizal Ramli Komentari Kasus Ferdy Sambo, Sadis

Selain itu, Rizal Ramli bersama rekan sejawatnya akan mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu menuntut agar harga BBM kembali diturunkan.

Hal itu dia sampaikan dalam deklarasi untuk keadilan bersama lintas tokoh nasional bersatu yang digelar di Jalan Tebet Barat Dalam IV Nomor 7, Jakarta Selatan, Kamis (8/9).

Sejumlah tokoh yang turut hadir dalam deklarasi penolakan harga BBM di antaranya Mantan Juru Bicara Gus Dur Adhie Massardi, Ekonom PEPS Anthony Budiawan hingga Tokoh Tionghoa Lieus Sungkharisma.

Kemudian, aktivis yang juga Direktur Indonesia Future Studies Gde Siriana Yusuf, akademisi yang juga pemerhati politik dna hukum Ubedillah Badrun, dan beberapa tokoh lainnya.

Deklarasi itu dilakukan untuk menyatukan kekuataan rakyat karena hampir 7-8 tahun rakyat Indonesia mencatat dan menerima kebijakan-kebijakan yang cacat. (mcr28/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler