jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin mengingatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi karena berpotensi mengganggu upaya pemulihan ekonomi di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19 berkepanjangan.
Dia mengungkapkan kenaikan harga BBM bukan hanya memengaruhi sektor transportasi, tapi selalu menimbulkan multiplier effect.
BACA JUGA: China Naikkan Harga BBM: Bensin Rp 591.259, Solar Rp 579.982
“Kalau harga BBM naik akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini masih megap-megap. Jika daya beli kembali turun, maka program pemulihan ekonomi nasional bisa gagal,” kata Amin melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (8/3).
Kenaikan biaya transportasi nantinya pun akan berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok yang sangat membebani rakyat menengah ke bawah.
Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh pada sektor lainnya, baik bagi usaha mikro, kecil, menengah hingga industri besar.
BACA JUGA: Hari Ini 3 BBM Pertamina Naik Lagi, Jadi Berapa?
“Tanpa kenaikan harga BBM subsidi, sejumlah bahan pokok sudah naik karena pemerintah gagal mengelola stabilisasi pasokan. Bisa dibayangkan harga bahan pokok akan terus melonjak jika harga BBM naik,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku dirinya khawatir pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sewaktu-waktu.
BACA JUGA: Sudah Sepatutnya Harga BBM-non Penugasan Pertamina Mengalami Penyesuaian
Terlebih jika melihat beberapa gejala, seperti Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada 12 Februari 2022 dan per 3 Maret 2022.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan harga minyak mentah Indonesia pada Februari 2022 ditetapkan USD 95,72 per barel, naik dari Januari 2022 sebesar USD 85,89 per barel.
Harga tersebut jauh di atas asumsi APBN 2022 sebesar USD 63 per barel.
Kenaikan harga minyak mentah global diduga penyebab mulai naiknya harga BBM di dalam negeri.
Diperkirakan, perang Rusia dan Ukraina juga turut memicu tren kenaikan harga minyak dunia lebih lama lagi, termasuk Indonesia Crude Price (ICP).
Amin pun mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario penambahan subsidi BBM dengan mengalihkan anggaran dari proyek-proyek yang belum urgen.
Dia menekankan jangan sampai karena ambisi pada proyek tertentu, rakyat harus menanggung beban yang semakin berat.
“Kebijakan pemerintah haruslah prorakyat," tegas legislator dari Dapil Jatim IV itu.
Dia juga mendorong pemerintah harus berani dan punya wibawa di hadapan oligarki maupun kartel komoditas pokok yang bersentuhan dengan perut rakyat. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi