Harga Gas Mahal, Jokowi Kesal

Senin, 06 Januari 2020 – 16:53 WIB
Presiden Jokowi (kanan). Foto: BPMI Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali kesal karena sampai hari ini harga gas industri masih mahal.

"Kita akan membahas mengenai gas untuk industri. Saya sudah beberapa kali berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Senin (6/1).

BACA JUGA: Tanggapan Pengamat Terkait Permintaan Kadin Kepada Presiden Soal Harga Gas Industri

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, masalah gas bukan semata-mata persoalan komoditas, tetapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional.

Setidaknya, menurut dia, sebanyak 80% industri menggunakan gas Indonesia. Baik itu pembangkit listrik, industri kimia, makanan, keramik, baja, pupuk, dan gelas.

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Pikirkan Masa Depan Infrastruktur Gas

Artinya, kata Jokowi, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. "Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," ujarnya.

Karenanya, Jokowi meminta masalah harga gas betul-betul dihitung agar harganya kompetitif. "Harus dilihat apa sebenarnya penyebab tingginya harga bahan bakar tersebut di hulu sampai hilir," katanya.

BACA JUGA: Ditanya soal Banjir Jakarta, Bu Mega: Tanya Pak Anies Sana

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta laporan mengenai pelaksanaan Perpres Nomor 40 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Apakah ada kendala di lapangan, terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan. "Sebagai pengguna, penurunan harga gas yang kita inginkan," katanya.

Dalam rapat tersebut, Jokowi mengemukakan tiga hal yang bisa dilakukan untuk menekan mahalnya harga gas tersebut. Pertama, mengurangi jatah pemerintah yang sebesar USD2,2 per MMBTU. "Supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ini bisa lebih murah. Ini satu, tapi nanti tanya ke Menkeu juga," ujarnya.

Kedua, Jokowi meminta pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) bisa diberikan kepada industri. Ketiga, bebas impor untuk industri.

"Ini sudah sejak 2016 enggak beres-beres, saya harus cari terobosan ya tiga itu pilihannya," katanya. "Pilihannya hanya dua: melindungi industri atau melindungi pemain gas."

Sebetulnya, kata Jokowi, "saya mau ngomong yang kasar tapi enggak jadi." (fat/jpnn)

VIDEO: Terungkap! Alasan Mandeknya Sodetan Ciliwung


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler