Tingginya harga bensin di Kabupaten Bangkep ini, masih dipicu keterbatasan stok di BBM di terminal BBMT Banggai Depot Pertamina Banggai dan juga masih terdapat antrean panjang di Luwuk. Sebagaimana diketahui penjualan bensin eceran botol berasal dari SPBU di Banggai dan di Luwuk.
Jika kedua SPBU tersebut terjadi antrean, dapat dipastikan harga bensin di Salakan akan melonjak drastis. Apalagi di Bangkep cuma terdapat satu SPBU di Kota Banggai dan satu Agen Premium Minyak Tanah Solar (APMS) di Salakan.
Di Salakan, harga bensin mencapai Rp15 ribu per botol pada kurun pertengahan Oktober lalu. Kemudian berangsur-angsur turun hingga bertahan pada harga Rp12 ribu sampai Rp13 ribu per botol pada pekan pertama, hingga pekan kedua November ini.
Salah seorang masyarakat Salakan, Adi mengeluhkan tingginya harga bensin per botol. Dia yang berprofesi sebagai loper Koran ini, mau tidak mau mengeluarkan cost lebih untuk transportasi per harinya. “Bensin ini langka atau tidak di Bangkep tetap tinggi. Jadi harus ada pengawasan dari pihak berwenang mengenai penjualan BBM bersubsidi ini,” kata Adi seperti yang dilansir Radar Sulteng (JPNN Group), Jumat (9/11).
Adi mengharapkan pemerintah daerah harus bisa melobi BPH Migas untuk menambah SPBU di Salakan, agar harga BBM bersubsidi bisa terkontrol dan masyarakat tidak tergantung dengan bensin eceran. “Bensin kalau normalnya di Salakan Rp6 ribu per botol. Itu pun tidak lama hanya sebulan, kemudian naik lagi harganya karena banyak pengecer atau pengusaha yang membeli bensin bersubsidi tanpa diawasi dan dikendalikan,” ujarnya.
Sementara Kapolsek Banggai, AKP Feky mengatakan aparat kepolisian tetap berjaga di lokasi SPBU. Meskipun diketahui di SPBU Banggai, masyarakat berprofesi tukang ojek beralih menjadi penjual bensin ecran dengan harga Rp12 ribu per botol. Dengan modus penjualan, bensin dari tangki kemudian dikeluarkan melalui selang dan dijual kepada masyarakat. Kemudian mengantre lagi di SPBU.
“Kalau masyarakat yang mengantre, kita tidak bisa larang. Soal penjualan bensin botol, juga merupakan hak masyarakat,” ujarnya.(bar)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Kutim Sesalkan Pernyataan Kepala BKPM
Redaktur : Tim Redaksi