jpnn.com - Pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti mengungkapkan mafia bisa saja menyusupkan tokoh tertentu ke dalam proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.
Terlebih lagi, kata Ray, BPK menjadi lembaga yang strategis dalam menghitung angka kerugian negara di kasus korupsi.
BACA JUGA: Damri Kembali Operasikan Bus Listrik BTS di Surabaya, Sebegini Tarifnya
“Kan, tindak pidana korupsi itu jejaring, yang istilahnya kita sebut sebagai berjemaah. Dia bisa merangsek ke semua sektor yang berhubungan dengan pengendalian keuangan negara, salah satunya ialah BPK,” ujar Ray kepada awak media, Kamis (20/6).
Pendiri Lingkar Madani (LIMA) Indonesia itu tidak menutup kemungkinan mafia dalam kasus korupsi base transceiver station (BTS) jaringan 4G mencoba memasukkan jago dalam seleksi calon anggota BPK.
BACA JUGA: Terdakwa Kepala Hudev UI Merasa Tak Palsukan Tanda Tangan Ahli Proyek BTS 4G Bakti
Toh, sudah muncul kasus korupsi BTS yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun yang menyeret mantan anggota BPK Achsanul Qosasi.
"Sebab, kasus BTS itu begitu begitu besar, bisa saja ada yang berkepentingan agar anggota BPK dapat dikendalikan oleh mafia ini, sehingga tidak membongkarnya,” ucapnya.
BACA JUGA: Suparji Ahmad: Jaksa Agung ST Burhanuddin Tak Pernah Ragu Usut Kasus BTS
Oleh karena itu, Ray meminta panitia seleksi (pansel) calon anggota BPK bentukan Komisi XI DPR mencari berbagai informasi tentang kandidat yang mendaftar.
Menurut aktivis prodemokrasi itu, pansel calon BPK harus berani bertindak tegas dalam menyeleksi kandidat yang diduga bermasalah.
"Nah, yang paling penting itu panselnya juga jangan ragu-ragu, kalau sudah mendengar ada informasi tentang sesuatu yang tentu negatif (mengenai calon, red), enggak perlu ragu-ragu untuk mencoretnya. Begitu,” kata Ray.
Dia menekankan integritas menjadi hal yang utama dari seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029, selain memenuhi syarat administratif.
“Integritas itu yang mencakup semuanya, bahwa yang bersangkutan (peserta seleksi, red) itu tidak sedang mengemban kepentingan, mungkin dekat kelompok oligarki atau sebagainya begitu. Nah, itu yang mereka (pansel) saring, pastikan bahwa orang-orang ini enggak akan menimbulkan masalah,” katanya.
Pimpinan Komisi XI DPR mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029 pada Rabu (19/6) yang dibuka sampai 4 Juli mendatang.
Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo menyebut DPR perlu mengawasi seleksi anggota BPK agar tidak disusupi kepentingan mafia.
Dia menganggap penting bagi BPK bisa independen tanpa direcoki kepentingan kelompok tertentu.
"Sudah menjadi kewajiban DPR untuk mengawasi seluruh proses seleksi agar anggota BPK yang terpilih steril dari mafia mana pun dan kelompok kepentingan yang ingin membuat BPK tidak profesional dan independen," kata Karyono kepada awak media, Kamis.
Dia mengungkapkan independensi dan muruah lembaga BPK harus dijaga, karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mengamankan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.
"Oleh karenanya, DPR sebagai wakil rakyat bertanggung jawab menjaga integritas pimpinan dan anggota BPK," kata Karyono. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan