jpnn.com - Momentum Hari Ibu, 22 Desember 2015 kali ini amat terasa bagi seluruh bidan desa. Terutama bagi bidan desa yang masih berlabel Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Ketua Forum Bidan Desa PTT Pusat Indonesia, Lilik Dian Eka mengungkapkan, suasana ketidakpastian kerja justru tidak menyurutkan langkah TUPOKSI puluhan ribu bidan desa yang tetap bekerja. Mereka mengabdi di tengah lingkungan paling terpencil, dan masih ada saja yang menyebut-nyebut pedalaman ujung Marauke sebagai miniatur masyarakat primitif, ketika pemerintahan Jokowi berupa sedang menggenjot pembangunan infrastruktur belakangan ini.
BACA JUGA: Kisah Perjuangan Ngadiyem, Punya 12 Anak, Semua Sukses jadi Pengusaha
Bidan desa tak gentar berkeseharian hadapi daerah konflik, perbatasan, perairan, dengan kondisi masyarakat yang mendiami 34 provinsi terentang di 17.500 pulau di Indonesia, dan sedikitnya terdapat di 73 ribuan kelurahan/desa seluruh Indonesia.
“Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia turut memeringati Hari Ibu, sejak 87 tahun lalu diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama, 22 Desember 1928 di Jogyakarta,” ucapnya, Selasa (22/12).
BACA JUGA: REKOR! Inilah Duo Cantik Pertama yang Menang Pilkada
Dalam kongres itu, para pejuang perempuan berhasil menyerukan tuntutan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, dan berhasil mendobrak feodalisme serta konservatisme yang mengurung perempuan di ruang domestik. Kesadaran bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami perempuan, berupa berbagai sikap diskriminatif, ketimpangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya, tak akan berakhir tanpa perubahan arah kebijakan politik yang semestinya melibatkan kaum perempuan di Indonesia.
Semangat perubahan Kongres Perempuan Pertama agaknya semakin relevan diperlukan di masa kini.
BACA JUGA: Eko, Aremania yang Tewas di Sragen Itu Sosok Rajin Ibadah
“Salah satunya, kami ingin concern terhadap kesehatan ibu dan anak. Sebabnya, memengaruhi generasi penerus pembangunan di masa mendatang," terang Lilik.
Generasi kurang gizi, tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi telah menjadi force major dan berlangsung akut. Parahnya, telah menimpa dua orang bidan desa yang bertugas mengabdi di daerah terpencil Kalimantan Barat, dan Papua, juga dokter-dokter yang alami kematian di dalam tugas, baru-baru ini.
Mengapa bidan desa sebagai unsur ketahanan strategis nasional kesehatan rakyat? Rakyat justru butuh bidan desa. Di garda terdepan, tak cuma menolong persalinan, dan pelayanan dasar di masyarakat. Bidan desa sangat mengetahui, dan lakukan diteksi dini atas ancaman kematian ibu dan bayi, gizi kurang, kekurangan vitamin A, wabah penyakit menular dan lainnya. Sehingga pemerintah bisa segera bertindak cepat terhadap keadaan gizi kurang dan gizi buruk kemudian advokasi bisa berjalan ke puskesmas sampai rumah sakit.
“Dari bidanlah kita mendapatkan data kesehatan masyarakat secara kongkrit. Sebagian besar desa di Indonesia jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai termasuk dokter,” tuturnya.
Akan tetapi, sebagai unsur strategis sekarang ini bidan desa turut mencerdaskan ibu dan anak. Dengan memberikan pengetahuan lebih terhadap perempuan, sebut saja kegiatan posyandu, dan kelas ibu, dan pendidikan reproduksi bagi kaum remaja, dan lansia. Berbagai bekal pengetahuan kesehatan yang berkualitas, sejak asupan gizi bagi anak sejak di dalam kandungan, sampai anak berusia remaja memasuki bangku sekolah.
Bidang juga berperan dalam memastikan jalannya jaminan kesehatan, diantara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan kesehatan dari negara untuk rakyat. Dan, terciptanya kesejahteraan rakyat secara seimbang.
Dengan terintegrasinya program pembangunan daerah dan nasional. Sebut saja, jaminan kesehatan dewasa ini, berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebagai program nasional yang terasa lemah prakteknya dan belumlah berakselerasi serta integral dalam pembangunan di berbagai daerah. Dan kritik aktual atas asuransi kesehatan BPJS yang berbeda dengan konsepsi KIS pada awalnya. KIS justru disubordinasi ke dalam BPJS. Jaminan kesehatan berkebalikan dengan asuransi sosial.
“Kita semua perlu mencanangkan kembali, bahwa bidan desa turut serta dalam membangun bangsa sebagai upaya pencapaian tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Sehat Berdaulat!,” tegasnya.
Kesehatan adalah salah satu pilar pembangunan bangsa. Kesehatan juga memainkan peranan strategis dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas. Permasalahan kesehatan membutuhkan upaya-upaya untuk berikhtiar dalam pembangunan sistem kesehatan nasional dengan tetap berpegang teguh dalam merawat nilai-nilai kebangsaaan dan ke-Indonesia-an.
Untuk mewujudkan serta menunjang peranan strategis tersebut diperlukan sistem kesehatan nasional yang merupakan pilar dari sistem ketahanan nasional yang akan menjadi peta jalan dalam mewujudkan masyarakat sehat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya.
Namun kondisi saat ini, menurut Lilik, masih memperlihatkan kurangnya political will pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menjalankan kebijakan kesehatan sesuai amanah UUD 1945, dimana konstitusi menjamin hak warga negaranya untuk sehat. Kemudian negara harus bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, apalagi hak kepastian kerja yang seharusnya tidak boleh dipekerjakan dengan sistem kerja kontrak.
“Dan hal tersebut belum memenuhi harapan. Kesehatan juga belum sepenuhnya dipandang sebagai unsur utama ketahanan nasional. Cara pandang yang memahami kesehatan hanya sebagai pengobatan saja, dan tanggung jawab dari sektor kesehatan semata, bukanlah tanggung jawab semua sektor,” katanya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Air Terjun Tukad Cepung, "Surga" di Balik Bebatuan
Redaktur : Tim Redaksi