MEDAN-Hari ini aksi buruh dengan menurunkan 5000 hingga 8000 massa, yang merupakan gabungan berbagai elemen buruh di Sumatera Utara, akan konsentrasi di depan gedung Kantor Gubernur Sumut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengaku siap melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa buruh besar-besaran ini.
"Hari Senin (30/1), akan turun masa dari buruh sebanyak 5000 hingga 8000 akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur, mempertanyakan upah buruh yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)," kata Wisjnu di sela-sela pertemuan unsur Muspida di pendopo rumah dinas Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Minggu (29/1) siang.
Dikatakan Wisjnu, kepolisian mempersilahkan buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun, diharapkannya seluruh buruh agar tetib dalam menyampaiikan aspirainya.
"Silahkan bagi teman-teman kalau mau berunjuk rasa, kita siap mengamankan. Tetapi dalam unjuk rasa tersebut harus tertib agar aspirasi yang disampaikan didengar," ujarnya.
Menurutnya, aksi dalam jumlah besar tersebut tidak menggangu masyarakat dijalan. Untuk itu, Wisjnu menghimbau kepada masa yang tergabung dari elemen buruh tersebut tidak menggangu kepentingan masyarakat lainnya. "Akibatnya, ada masyarakat yang tergangggu untuk mencari uang makan, kasihan mereka yang anaknya mau makan. Bila hal itu dibiarkan, akan menjadi masalah semakin besar. Unjuk rasa memang diperbolehkan karena itu merupakan demokratis, tetapi saya harapkan agar tertib," pintanya.
Wisjnu juga mengaku siap untuk menjembatani aspirasi masa kepada Gubernur Sumut, Plt Gatot Pujo Nugroho. "Saya juga siap untuk mendampingi perwakilan masa menyampaikan aspirasinya kepada Gunernur. Seperti di Kota Bekasi saja, apa yang diputuskan Gubernur bisa dikaji ulang," ungkap Wisjnu.
Sedangkan untuk jumlah personil yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan, Wisjnu belum bisa memastikan berapa jumlah personil dari kepolisian. "Kalau untuk jumlah personil, akan kita lihat dilapangan. Berapa jumlah mereka, kalau jumlah mereka seribu, kita akan kerahkan dua ribu personil untuk penngamanan. Kita juga ada TNI dan Satpol PP kok," cetusnya.
Sementara, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menghimabu kepada masyarakat di Kota Medan agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari kepentingan sepihak. "Kalau dari kita (Pemko) Medan sudah maju dan cukup terhadap upah minimum sector. Sekarang ini banyak masyarakat yang sedikit lengah dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab," jelas Rahudman singkat. (adl/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencabutan Izin Tambang SMN di Bima Harus Permanen
Redaktur : Tim Redaksi