jpnn.com - JAKARTA - Para Warga Negara Indonesia (WNI) overstayer yang ada di Arab Saudi mulai dipulangkan, Sabtu (9/11) hari ini. Sebanyak 450 orang diperkirakan akan diterbangkan dengan pesawat Garuda dari Saudi menuju Indonesia.
"Dari 7.885 orang yang sudah terdaftar di imigrasi Saudi, akan dipulangkan kloter pertama sekitar 1.200 orang mulai besok," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono usai memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI, Jumat (8/11).
BACA JUGA: KPK Yakin Handoyo Jalankan Tugas Dirjen Pas dengan Baik
Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana menjelaskan bahwa pada penerbangan pertama, hari ini, sekitar 450 orang WNI akan diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda dari Saudi ke tanah air. Pesawat tersebut sengaja disewa oleh pemerintah untuk mengankut para WNI overstayer yang telah ditahan di Tarhil, Shumaisi, Jeddah.
Pemulangan ini, menurutnya, dilakukan mandiri oleh pihak pemerintah Indonesia setelah diminta pertolongan oleh pihak pemerintah Arab Saudi untuk membantu dalam mempercepat pemulangan. Pada pemulangan kloter pertama ini, akan didahulukan mereka yang tengah sakit, orang tua, perempuan, anak-anak dan balita. "Pemulangan ini harus segera dilakukan, sebab tidak baik juga jika WNI kita harus menunggu terlalu lama dalam Tarhil untuk mendapatkan giliran mereka dipulangkan oleh pihak Arab Saudi," tutur Wamenlu.
BACA JUGA: Kirim 100 Jaksa ke KPK
Mengenai biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang mendeportasi, Wamenlu masih belum memberikan keterangan pasti apakah nanti biaya akan diganti oleh pemerintah Arab Saudi atau tidak. Ia pun masih belum bisa menjawab apakah nantinya ditanggung Fifty fifty atau tidak.
Ia hanya menegaskan bahwa saat ini pembicaraan itu tengah berlangsung. Dan yang jelas,tambahnya, untuk dua penerbangan pertama akan menggunakan anggaran dana dari Kemenlu.
BACA JUGA: KPK Minta Keterangan Kepala Dinkes Banten
"Ada juga nanti dana cadangan yang telah disiapkan. Memang untuk masalah deportasi sesuai perjanjian internasional ditanggung oleh pihak yang mendeportasi. Namun jika harus menunggu, para WNI akan kasihan," katanya.
Persoalannya adalah jika biaya pulang para WNI nantinya harus dibebankan pada mereka seperti pada Oktober 2013 sebelumnya. Yang pada akhirnya membuat para WNI yang telah mendapat exit permit lebih memilih untuk mengambil kesempatan bekerja secara ilegal kembali selama musim haji berlangsung. Mereka urung kembali ke tanah air dengan penerbangan flight hajj kosong yang sengaja disiapkan dengan budget tidak sedikit. Sebab, pesawat tersebut merupakan pesawat sewaan, yang dengan berapapun isinya akan tetap dihitung sama.
Hal tersebut kontan ditampik oleh oleh Wamenlu. Ia menegaskan bahwa pada pemulangan kali ini pesawat akan terisi penuh. Sebab para WNI tidak akan dapat memilih seperti sebelumnya.
"Ini deportasi. Wajib hukumnya untuk mereka pulang. Jadi pesawat dipastikan tidak akan sia-sia seperti sebelumnya," jelas Wardana.
Sebelumnya, pada Oktober lalu Kemenlu telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memulangkan para WNI yang telah mendapat exit permit. Dari 9 penerbangan haji yang digunakan, hany dua penerbangan yang dimanfaatkan. Para WNI lebih memilih untuk mencari uang kembali saat musim haji berlangsung. Dalam pemulangn tersebut, para WNI dikenai biaya kurang lebih USD 450 per orang.
Pihak Kemenlu menyatakan bahwa jumlah itu sudah lebih ringan dibanding penerbangan normal. Selain itu, biaya akomodasi selama mereka mengurus dokumen amnesti hingga dipulangkan telah ditanggung oleh Kemenlu. Sehingga penarikan biaya penerbangan pulang tak menjadi persoalan. "Pun ketika mereka sampai di tanah air, biaya pemulangan ke daerah akan ditanggung oleh pihak BNP2TKI", ungkapnya.
Pihak Kementerian Perhubungan juga ikut menyayangkan tidak optimalnya pemulangan sebelumnya. Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengatakan bahwa pada pemulangan kali ini semuanya harus jelas. Agar hal serupa tidak terjadi lagi.
"Kita harapkan tidak seperti yang lalu. Sudah disediakan malah tidak dimanfaatkan secara optimal," ungkap Menhub. Lebih lanjut ia mengatakan, pemulangan para WNI ini akan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747. Ia berharap dengan koordinasi lintas kementerian yang telah dilakukan, dalam 1-2 minggu kedepan seluruh WNI yang dideportasi sudah berada di tanah air dengan selamat.
Persoalan ribuan TKI overstayer di Arab Saudi, akhirnnya menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun twitter resmi miliknya @SBYudhoyono, SBY menginstruksikan agar segera dilakukan evakuasi terhadap sekitar delapan" ribu TKI yang melebihi masa ijin tinggal tanpa dokumen yang sah tersebut.
"Mengingat besarnya WNI overstay, saya instruksikan untuk dilakukan evakuasi baik melalui udara maupun laut sesegera mungkin," papar SBY seperti dikutip melalui akun twitternya @SBYudhoyono, kemarin.
SBY menuturkan, pada Kamis (7/11) lalu, pihaknya telah menginstruksikan pada para menteri terkait untuk menangani para WNI yang "overstay" di Saudi Arabia, secara serius. Kemarin, pihaknya juga telah meminta Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menlu Marty Natalegawa secara khusus, agar mulai bekerja untuk melakukan semua langkah bagi evakuasi WNI Overstay ke tanah air.
"Proses evakuasi harus" mengutamakan WNI" lanjut usia, perempuan, anak-anak dan mereka yang tidak sehat. KBRI dengan jajarannya harus bekerja keras," tuturnya.
Terkait biaya keperluan evakuasi para WNI yang overstay di Saudi Arabia itu, orang nomor satu di Indonesia itu memerintahkan penggunaan dana anggaran Kemlu ditambah dengan anggaran cadangan. "Yang penting saudara-saudara kita segera kembali,"ujarnya.
SBY memaparkan, sebenarnya pemerintah telah menyediakan fasilitas transportasi pesawat udara, untuk kembali ke Indonesia setelah mengangkut jemaah Haji. Namun, hanya sedikit WNI Overstay yang bersedia menggunakan pesawat tersebut. ""Ketika pemerintah menyediakan pesawat, WNI Overstay tidak mau menggunakannya,"katanya.
Terkait upaya pemerintah, SBY menegaskan selama ini, pihaknya telah berupaya keras untuk menangani persoalan TKI overstay. Pihaknya juga telah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak pemerintah Saudi Arabia. "Selama ini, kita sudah menangani dan meminta pemerintah Saudi Arabia melakukan kerjasama. Beberapa kali mengirim surat langsung,"jelas SBY. (mia/Ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Pilih Capres Ambisius
Redaktur : Tim Redaksi