jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah RI kembali mengambil langkah menyikapi krisis di Rakhine State Utara, Myanmar, yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin (3/9) sore bertolak ke Yangon untuk kembali berdiplomasi mengenai persoalan kemanusiaan di kawasan itu. Rencananya, hari ini Retno akan menemui State Councellor Myanmar Aung San Suu Kyi.
BACA JUGA: Tentara Myanmar Brutal, Bamusi PDIP Suarakan Sanksi Internasional
Retno menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dia akan menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia soal krisis kemanusiaan tersebut.
"Kami akan menyampaikan concern kami, itu pasti, tetapi kita juga akan bahas apa yang pemerintah Myanmar dapat lakukan. Pertanggungjawaban ada di pemerintahan Myanmar, tetapi ada bagian di mana kami dapat membantu, masyarakat internasional dapat membantu," tutur Retno.
BACA JUGA: Bela Rohingya, Umat Buddha Indonesia Sebut Tentara Myanmar Biadab
Retno menuturkan, berdasarkan observasinya, dirinya adalah Menlu pertama yang masuk ke Myanmar dan akan melakukan pertemuan dengan otoritas Myanmar.
"Harapannya, pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, situasi sangat dinamis. Semoga tak ada perubahan. Kalau pertemuan dapat dilakukan, Indonesia menjadi negara pertama yang dapat melakukan pertemuan dengan otoritas di Myanmar," ungkap Retno.
BACA JUGA: Muslim Rohingya Dizalimi, Ini Respons Presiden Jokowi
Selain bertemu dengan Suu Kyi, Diplomat 54 tahun itu juga rencananya akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor U Thaung Tun.
"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu atasi krisis kemanusian. Juga harapan dunia Internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," kata Retno.
Sebelumnya, dia juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk membantu menangani masalah pengungsi Rohingya.
Termasuk di antaranya dengan Menlu Bangladesh yang negaranya menjadi tujuan utama para pengungsi Rohingya.
’’Kami meminta agar Bangladesh mau membuka akses para pengungsi Rohingya ini," tuturnya.
Retno mengatakan menteri Bangladesh sudah memberikan respon positif atas dorongan pemerintah Indonesia.
Selanjutnya, kata Retno, mereka akan berdiskusi lebih lanjut untuk membicarakan bantuan apa yang bisa diberikan Indonesia.
Retno juga telah berkomunikasi dengan Penasehat keamanan nasional Suu Kyi dan Advisory Commission on Rakhine State Kofi Annan.
Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, pada 31 Agustus, Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar.
Program tersebut merupakan komitmen dari sebelas LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State.
Ada empat jenis program bantuan yang diberikan. Yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan kapasitas, senilai USD 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.
Retno juga aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.
“Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” tutur Retno.
Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah mengambil peran yang benar-benar aktif dalam usaha menyelesaikan krisis di Rakhine State.
Konflik antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata dari etnis Rohingya telah membuat puluhan ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh.
Terlebih, laporan terakhir yang diterima Amnesty Internastional Indonesia menyebutkan bahwa konflik itu sudah mengakibatkan 400 orang tewas.
Pemerintah Indonesia harus terus mendorong otoritas Myanmar untuk menghentikan serangan bersenjata kepada penduduk sipil Rohingya.
’’Dalam pandangan kami, pemerintah Myanmar memandang etnis Rohingya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka,’’ ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di kantornya kemarin.
Menurut dia, bukan kali ini saja serangan balasan dijadikan dalih pelanggaran hak asasi manusia.
Serangan milisi ke pos polisi di Rakhine Oktober 2016 lalu juga sudah menjadi alasan dilaksanakannya operasi militer di kawasan tersebut.
Apalagi, sejumlah pihak yang dianggap kritis terhadap krisis di Rakhine State ditangkapi, bahkan ada yang dibunuh ketika melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Termasuk di dalamnya Jurnalis, aktivis, pastor, pengacara, atau lainnya yang dianggap kritis.
Karena itu, Usman menyatakan pemerintah Indonesia harus segera mengambil upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan kejahatan HAM di Rakhine.
’’Indonesia harus mendesak pemerintah Myanmar, untuk mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengumpulkan fakta,’’ lanjutnya.
Dalam skala yang lebih luas, Amnesty Internastional yang berpusat di London mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas tindakan militer myanmar.
Respons atas aksi milisi Rohingya, baik Oktober 2016 maupun 25 Agustus lalu dinilai sudah menyalahi hukum internasional. Tindakan balasan itu dianggap sebagai hukuman kolektif kepada populasi etnis Rohingya di Rakhine State.
Beberapa rekomendasi di antaranya, meminta pemerintah Myanmar mengizinkan wartawan independen, lembaga HAM internasional untuk masuk ke Rakhine State. Termasuk di dalamnya Badan PBB dan NGO.
Kemudian, pemerintah Myanmar dituntut untuk menghentikan diskriminasi panjang terhadap etnis Rohingnya maupun entitas muslim lainnya di Rakhine State.
Etnis Rohingya dan masyarakat muslim di Myanmar harus diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, baik secara privat maupun terbuka.
Amnesty International juga meminta pemerintah Bangladesh menerima masuknya gelombang pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka ke negaranya.
Setelah itu, memberi akses kepada UNHCR untuk menangani para pengungsi bila telah berada di Bangladesh.
Sementara, ASEAN diminta untuk menggunakan segala bentuk diplomasi yang ada untuk menekan militer Myanmar agar mengakhiri tindakan kkerasan.
ASEAN juga harus memanggil pemerintah Myanmar untuk memberi akses kepada lembaga HAM agar bisa masuk ke Rakhine State. (and/byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawa Misi dari Jokowi, Menlu Retno ke Myanmar untuk Temui Suu Kyi
Redaktur : Tim Redaksi