Bawa Misi dari Jokowi, Menlu Retno ke Myanmar untuk Temui Suu Kyi

Minggu, 03 September 2017 – 20:30 WIB
Menlu Retno Marsudi. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi pada Minggu (3/9) sore bertolak menuju Myanmar. Retno mengaku mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi guna menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

"Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar Daw Aung San Suu Kyi," ujar Menlu Retno sebelum bertolak ke Myanmar, Minggu (3/9).

BACA JUGA: Soal Tragedi Rohingya, Charles Honoris Minta Indonesia Desak DK PBB

Sebagaimana siaran pers Kemlu, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong otoritas Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Negara Bagian Rakhine. Sebelumnya, Kemlu RI pada 29 Agustus lalu telah mengeluarkan pernyataan tertulis untuk meminta semua pihak di Rakhine State agar menghentikan  aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia  masyarakat termasuk masyarakat muslim.

Menlu Retno juga terus berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, serta mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang memimpin Advisory Commission on Rakhine State. Komunikasi dan koordinasi itu bertujuan mengetahui situasi di lapangan dan sebagai upaya untuk menangani bantuan kemanusiaan.

BACA JUGA: DPR Berharap Langkah Indonesia Jadi Contoh Negara Lain

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agusus 2017, Menlu Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Program senilai USD 2 juta itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun pembangunan kapasitas. Dananya dari donasi masyarakat Indonesia.

BACA JUGA: Myanmar Tindas Rohingya, Saatnya Pak Jokowi Bela Muslim Teraniaya

Kemlu menegaskan, mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu Retno juga aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.  "Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," tutur Menlu Retno.

Kemlu juga sudah menggelar pertemuan dengan wakil-wakil dari MUI, PBNU, Muhamadiyah dan KAHMI pada tanggal 2 September 2017. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan perkembangan di Rakhine State dan langkah cepat yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Beberapa poin yang menjadi perhatian bersama antara lain pentingnya Myanmar segera mengembalikan keamanan di daerah Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat termasuk penduduk yang beragama Islam. Para tokoh agama juga menekankan pentingnya untuk segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap penduduk dan umat Islam di Rakhine State serta melindungi seluruh penduduk yang ada di Myanmar.

Selain itu, Menlu RI dan para tokoh Islam juga menekankan pentingnya akses kepada lembaga kemanusiaan internasional dan lembaga kemanusiaan dari Indonesia dapat segera terlaksana. Karena itu, agenda Menlu Retno di Myanmar tak hanya menemui Suu Kyi. Sebab, diplomat senior itu juga akan menemui Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia  dapat membantu atasi krisis kemanusian dan juga harapan dunia Internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," ujar Retno.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Diminta Berperan Mengakhiri Kekerasan Terhadap Rohingya


Redaktur & Reporter : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler