JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sengaja tidak melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa jumlah anak buahnya yang membolos hari ini. Pasalnya, ia tidak menerima laporan mengenai adanya PNS Pemprov DKI yang membolos hari ini.
"Nanti kalau saya dengar dari masyarakat, 'Pak di kelurahan ini begini, ya baru saya ke sana. Sidak sidik, nggak ada bunyi. SMS di saya nggak ada yang berbunyi itu, artinya nggak ada masalah," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/3).
Seperti diketahui, hari ini berada di antara dua hari libur atau yang biasa disebut sebagai hari kejepit. Selasa (12/3) besok merupakan tanggal merah untuk peringatan hari raya umat Hindu, Nyepi. Di hari kejepit seperti hari ini biasanya jumlah karyawan yang membolos cukup tinggi.
Namun, ini tidak terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, dari 74.820 PNS sebanyak 98,74% mengisi daftar hadir hari ini. Sebanyak 153 orang tidak masuk karena sakit, 114 orang izin, 253 orang cuti dan 421 orang sedang dalam pergantian shift. Hanya ada 1 orang pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan.
Kepala BPKD DKI I Made Karmayoga menjelaskan sanksi bagi PNS yang membolos telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010. Sanksi itu berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah. "Kalau akumulasi alpa sampai 5 hari itu potongannya 5 persen. Kalau ada keterangan izin juga dipotong TKD-nya 2,5 persen," ujar Made.
Selain sanksi, BKD Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan-kebijakan lain untuk mencegah PNS membolos. Salah satunya dengan mewajibkan pengisian absensi pada pagi dan sore hari.
Namun, menurut Made, tingginya tingkat kehadiran PNS DKI bukan disebabkan oleh sanksi. Ia mengklaim kesadaran dan keinginan untuk mengabdi mendorong para PNS untuk masuk kerja setiap harinya. "Karena kita dibayar pakai uang rakyat, kalau tidak ke kantor itu sesuatu yang memalukan," tegasnya. (dil/jpnn)
"Nanti kalau saya dengar dari masyarakat, 'Pak di kelurahan ini begini, ya baru saya ke sana. Sidak sidik, nggak ada bunyi. SMS di saya nggak ada yang berbunyi itu, artinya nggak ada masalah," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/3).
Seperti diketahui, hari ini berada di antara dua hari libur atau yang biasa disebut sebagai hari kejepit. Selasa (12/3) besok merupakan tanggal merah untuk peringatan hari raya umat Hindu, Nyepi. Di hari kejepit seperti hari ini biasanya jumlah karyawan yang membolos cukup tinggi.
Namun, ini tidak terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, dari 74.820 PNS sebanyak 98,74% mengisi daftar hadir hari ini. Sebanyak 153 orang tidak masuk karena sakit, 114 orang izin, 253 orang cuti dan 421 orang sedang dalam pergantian shift. Hanya ada 1 orang pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan.
Kepala BPKD DKI I Made Karmayoga menjelaskan sanksi bagi PNS yang membolos telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010. Sanksi itu berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah. "Kalau akumulasi alpa sampai 5 hari itu potongannya 5 persen. Kalau ada keterangan izin juga dipotong TKD-nya 2,5 persen," ujar Made.
Selain sanksi, BKD Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan-kebijakan lain untuk mencegah PNS membolos. Salah satunya dengan mewajibkan pengisian absensi pada pagi dan sore hari.
Namun, menurut Made, tingginya tingkat kehadiran PNS DKI bukan disebabkan oleh sanksi. Ia mengklaim kesadaran dan keinginan untuk mengabdi mendorong para PNS untuk masuk kerja setiap harinya. "Karena kita dibayar pakai uang rakyat, kalau tidak ke kantor itu sesuatu yang memalukan," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Kumpulkan BUMN Karya untuk Atasi Banjir
Redaktur : Tim Redaksi