jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan para wakil rakyat harus berperan aktif dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia.
Dia mengingatkan perubahan iklim bukan semata masalah lingkungan.
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Sebut Kualitas Gedung Sekolah Harus dapat Perhatian Serius
"Lebih dari itu, bisa berdampak pada sejumlah sektor, seperti pertanian, kesehatan, ekonomi hingga menimbulkan masalah sosial jika sejumlah sektor itu mengalami dampak yang parah," kata Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulisnya dalam rangka Hari Parlemen Internasional, Jumat (30/6).
Hari Parlemen Internasional diperingati setiap 30 Juni untuk mengenang dibentuknya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1889.
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Minta Kendala Sektor Pendidikan Harus Segera Dicarikan Solusinya
IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara.
Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini mengusung tema 'Parliaments for the Planet'.
Tema tersebut ditujukan untuk memobilisasi parlemen dan anggotanya untuk bertindak atas keadaan darurat iklim yang terjadi saat ini.
Menurut Lestari, semangat dari tema peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini harus didorong untuk direalisasikan, mengingat perubahan iklim bisa berdampak pada terganggunya pasokan kebutuhan dasar manusia seperti air dan bahan pangan.
"Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, sektor ekonomi dan sosial masyarakat pun bisa terdampak yang berpotensi pada terganggunya stabilitas nasional," ujar Rerie yang akrab disapa itu mengingatkan.
Dia menyebutkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Indonesia diperkirakan akan terdampak penurunan sebesar 0,66-3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto)-nya pada 2030 karena perubahan iklim.
Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rentang 2020-2024 menunjukkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun.
Rerie menegaskan jika intervensi kebijakan tidak dilakukan atau business as usual.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu mendorong koleganya para wakil rakyat agar mewaspadai ancaman tersebut, dengan menjalani fungsi-fungsi legislatifnya secara transparan, akuntabel, dan representatif.
"Para legislator harus mengambil peran dalam mengatasi hambatan politik, kurangnya literasi lingkungan dan kepemimpinan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di sejumlah sektor," harapnya.
Para wakil rakyat, kata Rerie, harus mampu mendorong dan memastikan lahirnya kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ini.
"Sejumlah produk legislasi yang dihasilkan para wakil rakyat dapat mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmoni dalam upaya merealisasikan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama," harapnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi