jpnn.com, JAKARTA - Majelis Pesantren Ma'had Dakwah Indonesia (MAPADI) melaksanakan diskusi memperingati Hari Santri Nasional 2024 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa (22/10).
Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Majelis Syuro MAPADI Hidayat Nur Wahid atau HNW dan Ketua Umum PP MAPADI Ayi Abdul Rosyid hadir dalam acara serta menyampaikan sambutan pas acara.
BACA JUGA: PBNU: Santri Harus Terus Berjuang untuk Kebaikan Negeri
Ketua PWNU Jakarta Samsul Ma’arif, Wakil Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor Sofwan Manaf, Ketua Pengurus Harian YAPIDH Ahmad Kusyairi Suhail, dan Ketua MUI Bidang Fatwa Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh juga hadir dalam diskusi.
Ayi Abdul Rosyid dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Hari Santri Nasional sebagai bentuk penghargaan atas peran abangan dalam perjuangan bangsa.
BACA JUGA: Hari Santri Nasional, Danone Indonesia-Serikat Ekonomi Pesantren Tanam 5.000 Bibit Pohon
Dari situ, kata dia, Resolusi Jihad dalam dunia pesantren harus dihidupkan dalam rangka berkontribusi memajukan bangsa.
“Pesantren akan terus berjuang menjadi benteng terakhir moral bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ayi Abdul Rosyid dalam keterangan pers MAPADI dikutip Kamis (23/10).
BACA JUGA: Hari Santri, Polres Rohul Ajak Bahrul Ulum Ikut Sukseskan Pilkada Damai
Dia dalam pidato juga menyampaikan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres RI 2024-2029.
Ayi Abdul Rosyid berjarap kebijakan pemerintahan era Prabowo-Gibran bisa memberikan dukungan lebih besar terhadap dunia pendidikan, terutama kalangan pesantren.
“Kami menegaskan bahwa pesantren dalam hal ini MAPADI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi terbaik menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sementara itu, HNW dalam pidato mengatakan Hari Santri Nasional yang diperingati tanggal 22 Oktober terinspirasi dari Fatwa Jihad atau Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh KH Hasyim Asy’ari.
Menurut dia, para kiai dan santri berbekal fatwa itu berjuang menghalau kedatangan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
“Inilah berkah dari dari tanggal 22 Oktober, Indonesia terselamatkan dan santri berkontribusi besar dalam menyelamatkan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Indonesia,” kata politikus PKS itu.
HNW dalam kesempatan yang sama menyinggung peran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Menurutnya, jumlah pesantren mengalami kenaikan pesat sejak UU tersebut diundangkan, dari 29 ribuan menjadi sekitar 41 ribu.
"Ini mengindikasikan pentingnya kekuasaan bila dikelola dengan baik. Kekuasaan yang menghadirkan UU Pesantren. Sebelum UU ini, santri kesulitan melanjutkan pendidikan di luar spesialisasi keagamaan," kata dia.
HNW dalam pidato juga berharap pemerintahan era Prabowo-Gibran bisa menjalankan amanat UU Pesantren yang berkaitan dengan dana abadi.
Menurutnya, adanya Dana Abadi Pesantren akan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pesantren.
“Dana Abadi Pesantren ini digunakan untuk mempersiapkan kiai, santri, dan pesantren yang unggul, sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik lagi dengan beasiswa seperti LPDP pada dunia pendidikan. Artinya, dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pesantren,” kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan