jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fadi Zon mengapresiasi tema yang diangkat pemerintah menyambut Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober yaitu Bersatu, Bangkit dan Tumbuh.
Sebab, kata dia, Indonesia seperti negara lainnya dihantam krisis akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Pernyataan Gus Yaqut Bikin Geregetan, Begini Sindiran Keras MUI
Ke depan, kita harus bangkit dari terpaan krisis.
"Saya kira, ini pesan sangat positif," tulis Fadli dalam keterangan persnya, Kamis (28/10).
BACA JUGA: Gus Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Aziz Yanuar Bereaksi Begini
Namun, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, semua elemen bangsa wajib bersatu sebelum menuju fase bangkit dan tumbuh.
Di sisi lain, kata Fadli, persatuan memiliki fondasi berupa kepercayaan.
BACA JUGA: Tanggapi Pernyataan Gus Yaqut, HNW Jelaskan Sejarah dan Tujuan Kemenag Berdiri
Seorang pemimpin harus bisa dipercaya oleh rakyat.
Masalahnya, kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, para pejabat pemerintah sendiri justru kerap menciptakan narasi-narasi yang mengarahkan pada disintegrasi sosial.
Misalnya, pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas baru-baru ini yang menyebut lembaganya sebagai hadiah dari negara untuk ormas keagamaan tertentu.
"Bagaimana bisa seorang pejabat publik yang seharusnya mengayomi semua golongan malah melontarkan pernyataan yang memecah belah semacam itu?" ungkap Fadli.
Menurut pria kelahiran Jakarta itu, klaim Kemenag sebagai hadiah bagi umat beragama tertentu saja tak boleh.
Namun, kata Fadli, Gus Yaqut sapaan Yaqut Cholil Qoumas justru menyebut Kemenag sebagai hadiah buat ormas keagamaan tertentu.
"Di mana fatsoen-nya sebagai pejabat publik? Jika pejabat pemerintah tak berusaha menjaga adab dalam berbicara, lantas siapa yang bisa mengarahkan kita pada persatuan? Justru pejabat semacam ini memecah belah," keluh dia.
Fadli menuturkan kepemimpinan menjadi faktor kunci bagi terciptanya persatuan.
Tanpa adanya kepemimpinan yang merangkul, Indonesia tak akan bisa bersatu.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara sekaligus pemimpin pemerintahan semestinya peka terhadap hal-hal yang bisa memecah belah bangsa.
Namun, tutur Fadli, publik tak melihat kepekaan ditunjukkan oleh Jokowi.
Menurutnya untuk pernyataan semacam itu, semestinya segera ada teguran terbuka.
"Demi menjaga perasaan umat serta organisasi keagamaan lain yang telah dieksklusi oleh pernyataan ceroboh tadi," ungkap Fadli. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan