jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahaean menanggapi peningkatan harta kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat negara di masa pandemi Covid-19.
Ferdinand menilai peningkatan kekayaan bukan sesuatu yang salah jika didapatkan dengan cara yang halal dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
BACA JUGA: Harta Jokowi & Sejumlah Menterinya Meroket di Masa Covid-19, Roy Suryo Singgung Ramalan Ini
"Banyak pejabat kita di DPR maupun menteri yang sebelumnya memang sudah banyak harta dan tercatat sebagai seorang pengusaha," kata Ferdinand saat dihubungi jpnn.com, Minggu (12/9).
Kemudian, Ferdinand juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
BACA JUGA: Ambulans Melintas Saat Ganjil Genap di Puncak, Petugas Curiga, Alamak
Menurutnya, kerja sama itu perlu dilakukan untuk melakukan verifikasi data kekayaan pejabat yang dilaporkan dan mengetahui kejujuran pejabat dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Jangan dikira bahwa pejabat yang laporan hartanya sedikit itu sudah jujur, belum tentu. Bisa saja harta yang dilaporkan sebagian atau direkayasa dan sebagian lagi disembunyikan atas nama orang lain," tutur Ferdinand.
Dia juga mengatakan laporan harta kekayaan yang terlalu kecil atau peningkatan harta yang tidak wajar perlu dilakukan penelusuran secara serius.
"Apabila ditemukan peningkatan tak wajar dan ada bukti perolehan yang melanggar hukum, harus ditindak sesuai UU. Demikian juga yang pura-pura miskin, tidak melaporkan semua harta yang dimilikinya harus ditindak," ujarnya.
Meski begitu, Ferdinand menegaskan peningkatan harta kekayaan para pejabat bukan kesalahan.
"Pejabat yang bertambah hartanya tidaklah salah sepanjang diperoleh dari jalan halal dan benar," kata dia. (mcr9/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Dea Hardianingsih