JAKARTA--Tahun depan, setiap kementerian dan lembaga (K/L) wajib membuat penetapan kinerja. Hasilnya akan diumumkan secara terbuka. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
"Penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan yang tertuang dalam penetapan kontrak kinerja, sampai hasil atau output dari penggunaan anggaran itu,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Jumat (22/3).
Penetapan kontrak kinerja ini berupa program apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan APBN. Kontrak kinerja dimulai dari menteri dengan pejabat eselon I, eselon I dengan eselon II. “Kalau instansi pemerintah tidak mau mengumumkan, akan dipublikasikan di media massa bahwa lembaganya tidak transparan,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, rakyat harus dapat memantau kinerja K/L baik secara online, maupun melalui media lain. Selain itu, penggunaan uang negara seharusnya lebih difokuskan pada manfaat atau outcome, bukan sebatas output. Masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan uang Negara. “Bukan sembarang outcome, namun kualitasnya paling utama,” tandasnya. (Esy/jpnn)
"Penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan yang tertuang dalam penetapan kontrak kinerja, sampai hasil atau output dari penggunaan anggaran itu,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Jumat (22/3).
Penetapan kontrak kinerja ini berupa program apa saja yang akan dilakukan sesuai dengan APBN. Kontrak kinerja dimulai dari menteri dengan pejabat eselon I, eselon I dengan eselon II. “Kalau instansi pemerintah tidak mau mengumumkan, akan dipublikasikan di media massa bahwa lembaganya tidak transparan,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, rakyat harus dapat memantau kinerja K/L baik secara online, maupun melalui media lain. Selain itu, penggunaan uang negara seharusnya lebih difokuskan pada manfaat atau outcome, bukan sebatas output. Masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan uang Negara. “Bukan sembarang outcome, namun kualitasnya paling utama,” tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perawatan Gedung Setneg Dituding Sangat Buruk
Redaktur : Tim Redaksi