jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru lembaga Charta Politika menyatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla cukup baik dan stabil.
“Berkisar pada angka 65,9 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan survei Prediksi Hasil Akhir dan Konstelasi Isu Jelang Pemilihan Umum Serentak 2019, Senin (25/3) di Jakarta.
BACA JUGA: Maruf Amin Tetap Gas Pol
Yunarto menjelaskan jumlah 65,9 persen itu terdiri dari yang menyatakan sangat puas 14,8 persen, dan cukup puas 51,1 persen. Sisi lain, dalam survei itu juga diketahui bahwa ketiakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi – JK sebesar 29,7 persen.
Jumlah itu terdiri dari yang kurang puas 27,1 persen, dan tidak puas sama sekali 2,6 persen. Yang tidak menjawab 4,5 persen.
BACA JUGA: Fadli Zon Yakin Jokowi tak Mampu Goyang Suara Prabowo di Banten
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi - JK mengalami penurunan dan stagnasi. Berdasar survei, dari Oktober 2018-Januari 2019, terjadi penurunan dari 68,1 persen menjadi 65,8 persen. Pada Januari - Maret 2019 terjadi stagnasi.
BACA JUGA: Fadli Zon Yakin Jokowi tak Mampu Goyang Suara Prabowo di Banten
BACA JUGA: Hasil Survei Charta Politika: 9 Partai Gagal Tembus 4 Persen
Dari sisi ketidakpuasan juga mengalami stagnasi. Oktober 2018 - Januari 2019 naik dari 29,7 persen menjadi 30,1 persen. Kemudian Januari - Maret 2019 turun dari 30,1 persen menjadi 29,8 persen.
Dalam survei terbaru ini, tingkat ketidakpuasan tertinggi terjadi di wilayah Sumatera. Yang tidak puas sama sekali empat persen, kurang puas 38 persen, sangat puas 9 persen dan cukup puas 45,5 persen.
DKI Jakarta dan Banten masyarakat yang sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi – JK 10,9 persen, cukup puas 48,5 persen, kurang puas 29,1 persen, tidak puas sama sekali 4,8 persen. Tidak tahu atau tak menjawab 6,7 persen.
Untuk Jawa Barat yang sangat puas 12,3 presen, cukup puas 46,6 persen, kurang puas 34,6 persen, tidak puas sama sekali 3,4 persen, tidak tahu atau tak menjawab 3,1 persen.
Jawa Tengah dan DIY sangat puas 26,9 persen, cukup puas 55 persen, kurang puas 14,1 persen, tidak puas sama sekali 0,9 persen, tidak tahu atau tak menjawab 3,1 persen.
Jawa Timur sangat puas 10,3 persen, cukup puas 59,7 persen, kurang puas 21,3 persen, tidak puas sama sekali 0,9 persen, tidak tahu atau tak menjawab 7,8 persen.
Bali, NTB dan NTT yang sangat puas 17,3 persen, cukup puas 49,1 persen, kurang puas 20 persen, tidak puas sama sekali 3,6 persen, tidak tahu atau tak menjawab 1,6 persen.
Kalimantan yang sangat puas 22,4 persen, cukup puas 41,6 persen, kurang puas 34,4 persen, tidak puas sama sekali nol persen, tidak tahu atau tak menjawab 1,6 persen.
Untuk Sulawesi yang sangat puas 17,9 persen, cukup puas 61,4 persen, kurang puas 19,3 persen, tidak puas sama sekali 1,4 persen. Terakhir, Maluku dan Papua yang sangat paus 11,4 persen, cukup puas 54,3 persen, kurang puas 21,4 persen, tidak puas sama sekali 4,3 persen, tidak tahu atau tak menjaab 8,6 persen.
Dalam survei juga ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat paling tinggi adalah harga-harga kebutuhan pokok yang mahal yakni 36,3 persen, sudah mencari lapangan pekerjaan 17 persen. Kemudian, biaya pendidikan dasar dan menengah yang mahal 8,3 persen, biaya berobat atau kesehatan mahal 5,5 persen.
BACA JUGA: Oh, Honorer K2 Masih Berharap Revisi UU ASN
Berdasar survei itu pula, sebanyak 55,6 persen responden menginginkan Jokowi terpilih kembali. Sedangkan 31,5 persen tidak menginginkan Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. Adapun yang tidak tahu atau tak menjawab 13 persen.
Responden yang sangat optimistis kinerja Jokowi – JK membaik satu tahun ke depan sebanyak 48,1 persen. Yang tidak optimistis 30,9 persen. Yang menyatakan tidak tahu atau tak menjawab 21 persen.
Masih berdasar survei, yang sudah tahu program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jokowi 87,5 persen. Hanya saja, yang menilainya berhasil hanya 70,8 persen. Yang mengetahui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 85,8 persen. Yang menilainya berhasil hanya 68,5 persen.
Program sejuta rumah Jokowi sudah diketahui 43,5 responden. Responden yang menilai program ini dinilai tidak berhasil paling besar, yakni 50,5 persen. “Program kerja Joko Widodo yang dinilai tidak memuaskan adalah sejuta rumah rakyat,” tuntasnya.
Survei digelar 1-9 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka langsung melibatkan 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Survei Terbaru Charta Politika, Beda dengan Litbang Kompas
Redaktur & Reporter : Boy