jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengungkapkan, mayoritas tenaga pendidik yakin nilai rapor bisa dimanipulasi. Ini berdasarkan survei terhadap guru-guru di 34 provinsi.
"Hanya sehari setelah Mendikbud Nadiem Makarim menggumumkan bahwa nilai rapor menjadi pertimbangan jalur prestasi masuk ke sekolah-sekolah unggulan, kami mencoba melakukan survei. Dan hasilnya mungkin mengejutkan bagi masyarakat luas," kata Ramli dalam pesan elektroniknya, Minggu (29/3).
BACA JUGA: Ada Wabah Corona, Jaringan IDN Gratiskan layanan Pembayaran SPP dan PPDB Dari Rumah
Dia menyebutkan, dari 410 responden yang memberikan pendapatnya, sebanyak 81,94 persen guru di Indonesia menyatakan bahwa nilai rapor bisa dimanipulasi.
IGI mengajukan pertanyaan PPDB (penerimaan peserta didik baru) 2020 akan menggunakan nilai rapor untuk penerimaan SMA dan SMP, apakah nilai-nilai rapor tersebut bisa dimanipulasi.
BACA JUGA: PPDB 2020 Tetap Prioritaskan Jalur Zonasi dan Afirmasi
Hasilnya, sebanyak 148 responden atau 36.09 persen menyatakan sangat bisa. Sementara 188 responden atau 45,85 persen menyatakan bisa atau total 81,94 persen responden yang merupakan guru menyatakan yakin bisa dimanipulasi.
"Hanya 18,06 persen responden yang tidak yakin nilai rapor bisa dimanipulasi terdiri atas 18 responden atau 4,4 persen yang menyatakan sulit, 41 responden atau 10% menyatakan sangat sulit dan 15 responden atau 3,66 persen menyatakan mustahil atau tidak mungkin," terang Ramli.
BACA JUGA: Perusahaan Ini Segera Bagikan Bonus Rp 318 Miliar ke Karyawan, duh Enaknya
Ketika diberikan pertanyaan tentang alasan mereka tidak yakin nilai rapor bisa dimanipulasi karena selama ini mereka sudah menggunakan e-rapor sehingga sangat sulit atau tidak mungkin lagi dimanipulasi.
Sementara mereka yang yakin bisa dimanipulasi karena mereka belum menggunakan e-rapor. Mereka tahu bahwa masih banyak sekolah yang belum menggunakan e-rapor.
"Dari sana, kami kemudian menelusuri dan menemukan data bahwa siswa SD kelas 6 dan siswa SMP kelas 9 yang saat ini akan menghadapi PPDB sangat banyak yang belum menggunakan e-rapor," tuturnya.
Dia menambahkan, data keseluruhan yang diperoleh hanya 30-40% sekolah di Indonesia menggunakan e-rapor. Itu sebabnya, penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi tidak layak untuk digunakan.
Sebagian guru menyatakan bahwa wali kelas, kepala sekolah di SD dan SMP biasanya akan sulit menolak permintaan orang-orang tertentu untuk mengubah nilai rapor. Apalagi disertai ancaman nasib mereka atau pendekatan "amplop" atau kedekatan personal.
Ini kata Ramli, sangat berbeda dengan SMA yang cenderung sulit untuk diubah, apalagi orang tua tak perlu pusing lagi meskipun domisilinya jauh dari kampus.
Sebab, anak-anak mereka sudah relatif dewasa. Selain itu kontrol kuat serta ancaman perguruan tinggi terhadap manipulasi nilai rapor juga terbilang sangat berat.
Untuk Itu IGI mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem untuk menghapuskan jalur prestasi dalam PPDB 2020 nantinya untuk tingkat SMP. Cukup menggunakan jalur domisili atau perpindahan orang tua.
"Jalur prestasi menggunakan nilai Rapor boleh digunakan jika e-rapor sudah lebih dari 80 persen atau paling tidak 65 persen yang biasanya menjadi standar minimal digunakan menjadi kebijakan," tegas Ramli.
Penggunaan jalur prestasi juga sangat berpotensi membuat orang tua mengalami stres dalam kondisi wabah virus corona Covid 19.
Orang tua akan jauh lebih stres jika anaknya tidak mendapatkan sekolah pada jenjang berikutnya dibanding berburu sekolah unggulan.
Namun dengan sistem domisili dan Perpindahan orang tua 100 persen maka semua urusan bisa diatur oleh pemerintah dalam menentukan posisi sekolah bagi siapapun peserta PPDB 2020.
Orang tua cukup mendapatkan pemberitahuan dari dinas pendidikan setempat bahwa anak mereka dipastikan akan mendapatkan sekolah.
Ini jauh lebih mudah bila menggunakan domisili masing-masing orang tua siswa dan langsung menentukan sekolah yang dituju. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad