jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diyakini bakal memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu terkuak dalam hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
BACA JUGA: KPK Bantah Borgol Jaksa Pamekasan
"Pada 2015 lalu, keyakinan publik pemerintah bakal memperkuat KPK hanya 62,6 persen. Naik menjadi 74,6 persen pada 2016 dan kembali naik menjadi 76,9 persen pada 2017 ini," ujar peneliti politik dan hubungan internasional CSIS Arya Fernandes saat merilis harsil survei di Tanah Abang, Selasa (12/9).
Selain itu, publik percaya pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi mendorong reformasi di kepolisian.
BACA JUGA: Sori, KPK Belum Berani Jerat Tersangka Kasus RS Sumber Waras
Pada survei 2015 lalu, kepercayaan responden hanya 61,3 persen.
Angka itu naik menjadi 65 persen pada 2016. Tahun ini, angkanya menjadi 76 persen.
BACA JUGA: OTT Hanya 10 Persen dari Beban Kasus KPK
"Mayoritas responden juga meyakini pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas mafia peradilan. Naik dari 52 persen pada 2015 menjadi 62,4 persen pada 2016 dan kembali naik menjadi 67,7 persen pada 2017," ucapnya.
CSIS menggelar survei pada 23-30 Agustus lalu melalui wawancara tatap muka.
Jumlah responden seribu orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.
Survei menggunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Sumber Waras Masih Jalan atau Masuk Laci?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang