jpnn.com - JAKARTA – Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai gaya kepemimpinan Jokowi harus menjadi tolok ukur pemimpin selanjutnya.
Terungkap, 63 persen publik menilai presiden hasil Pilpres 2024 harus sejalan dengan Jokowi.
BACA JUGA: Indikator Politik: Mayoritas Pemilih Jokowi Kini Mendukung Ganjar di Pilpres 2024
"Mayoritas publik (63,4 persen) setuju dan sangat setuju bahwa presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan Jokowi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon presiden selanjutnya," kata Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil surveinya secara virtual, Minggu (23/7).
Acara pemaparan survei bertajuk ‘Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda’.
BACA JUGA: Prabowo Dianggap Bisa Jadi Suksesor Jokowi
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2024, dan menempatkan 1.220 orang dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, penilaian tersebut menjadikan presiden ke depan harus mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi.
BACA JUGA: Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Setuju Presiden 2024 Sejalan dengan Jokowi
Indikator Politik Indonesia juga memotret sikap publik terkait siapa yang dianggap mampu melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi.
Hasilnya, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas dengan 39,5 persen, kemudian Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 33,2 persen, menyusul Anies Baswedan dengan 17,6 persen.
"Ganjar dinilai paling mampu melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi, baru Prabowo dan Anies," tutur Burhanuddin.
Harga Kebutuhan Pokok
Indikator Politik Indonesia juga menemukan ada dua persoalan mendesak yang harus segera ditangani Jokowi, dengan yang paling menonjol adalah harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan pekerjaan.
Burhanuddin mengungkapkan, isu harga kebutuhan pokok paling menonjol di antara masalah mendesak yang harus segera diselesaikan, totalnya mencapai 27,7 persen.
"Persoalan kedua, yakni terkait lapangan pekerjaan atau masalah pengangguran. Ada sebanyak 21,2 persen yang menilai masalah tersebut mendesak untuk segera ditangani," ujar Burhanuddin Muhtadi. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu