Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Setuju Presiden 2024 Sejalan dengan Jokowi

Minggu, 23 Juli 2023 – 17:54 WIB
Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa mayoritas publik menilai gaya kepemimpinan Joko Widodo menjadi tolok ukur pemimpin selanjutnya. Foto: tangkapan layar zoom Indikator Politik

jpnn.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa mayoritas publik menilai gaya kepemimpinan Joko Widodo menjadi tolok ukur pemimpin selanjutnya.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebanyak 63 persen publik menilai presiden ke depan harus sejalan dengan Jokowi.

BACA JUGA: Survei Indikator Politik Sebut Kepercayaan Publik kepada Polisi Meningkat

Hal itu terungkap dari survei Indikator yang dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2024, menempatkan 1.220 orang dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

“Mayoritas publik (63,4 persen) setuju dan sangat setuju bahwa presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda’ secara virtual, Minggu (23/7).

BACA JUGA: Survei Indikator Politik Indonesia Sebut Kepercayaan Publik pada Kejaksaan Meroket

Menurut Burhanuddin, penilaian tersebut menjadikan presiden ke depan harus mampu melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi.

Pada temuan lain, Indikator juga memotret sikap publik terkait siapa yang dianggap mampu melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi. Hasilnya, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas dengan 39,5 persen.

Setelah Ganjar, Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 33,2 persen, menyusul Anies Baswedan dengan 17,6 persen.

"Ganjar dinilai paling mampu melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi, baru Prabowo dan Anies,” ungkap Burhanuddin.

Namun, Indikator juga menemukan ada dua persoalan mendesak yang harus segera ditangani Jokowi.

"Yang paling menonjoi adalah harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan pekerjaan," ucapnya.

Terlebih, kata Burhanuddin, isu harga kebutuhan pokok paling menonjol di antara masalah mendesak yang harus segera diselesaikan.

"Totalnya mencapai 27,7 persen. Persoalan kedua, yakni terkait lapangan pekerjaan atau masalah pengangguran. Ada sebanyak 21,2 persen yang menilai masalah tersebut mendesak untuk segera ditangani," tegas Burhanuddin.(mcr10/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler