Hasto Harap Politik Industri Berdikari untuk Penuhi Tujuan Bernegara

Selasa, 27 Oktober 2020 – 23:15 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam webinar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bertajuk Politik Industri: Kebijakan Strategis Menjadi Negara Berdikari, Selasa (27/10). DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, politik industri di Indonesia harus tetap berpedoman pada Pancasila.

Hal itu, menurut Hasto, penting agar kebijakan industri senapas dengan tujuan dan cita-cita Indonesia bernegara.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: NIP PPPK Masih Misterius, Edy Rahmayadi Beraksi, Ada 21 Aplikasi Jahat

Hasto mengulas bagaimana Bung Karno mampu membawa Indonesia sebagai pemimpin bagi negara di Asia dan Afrika.

Bahkan, Bapak Bangsa itu pernah mengancam akan mendatangkan insinyur asing jika tak ada insinyur Indonesia mampu membuat gedung yang khas nusantara, seperti gedung DPR dan jembatan Semanggi.

BACA JUGA: Puji Silvany, Hasto juga Singgung Pihak yang Membuat Kontradiksi antara Kami dan Kita

"Inilah yang menjadi sebuah dasar bagi kita semuanya bahwa di dalam membawa kemajuan politik indusrtri berdikari, kuncinya adalah pada semangat terdahulu," kata Hasto dalam webinar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bertajuk Politik Industri: Kebijakan Strategis Menjadi Negara Berdikari, Selasa (27/10).

Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) mengatakan, jejak sejarah yang sudah dilakukan para pendiri bangsa bukti adanya semangat membangun politik industri berdikari. Hasto juga melihat dari bagaimana Indonesia memiliki jalur rempah, lalu militernya yang terkuat di Asia Tenggara.

BACA JUGA: Hasto: PDIP jangan Sampai Ditegur Gegara Abai Protokol Covid-19, Itu Aib

"Dengan modal yang begitu banyak dimiliki Indonesia, maka perlu ada yang diperkuat. Yang perlu diperkuat adalah seluruh fundamen dari konsepsi semua tersebut. Sebuah fundamen dari politik industri berdikari yang harus dijalankan untuk memenuhi tujuan bernegara kita," jelas Hasto.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, dalam konteks kekinian, politik industri berdikari penting dengan penguasan iptek. Tanpa itu, menurutnya, Indonesia tidak akan bisa melakukan sebuah loncatan besar.

"Percepatan teknologi ini tugas bersama. Perlu sosialisasi agar bisa mewujudkan industri berdikari seperti negara lain. Bagi PII ini juga tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia," tutur Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menjabarkan, sejumlah rekomendasi untuk kebijakan strategis menjadi negara industri yang berdikari. Pertama, harus ada peta penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia dan biologi.

Kedua, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, APBN khusus dari riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner, terutama bagi investasi manusia inovatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah atas industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta keempat, pengembangan sistem kebudayaan yang respek terhadap budaya riset dan inovasi.

"Karena itulah rekomendasi kami karena ilmu pengetahuan diabdikan untuk kepentingan amal dan kemanusiaan kata Bung Karno pada 1946," tegas Hasto.

Sementara itu, Ketua Umum PII Heru Dewanto berpandangan, pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan. Sehingga, perlu menjadi refleksi, reimajinasi dan redesain terhadap sejumlah aspek kehidupan.

"Jadi, perlu redesain Indonesia. Redesain intinya bagi kita ikuti roadmap transformasi digital. Percepatan inovasi revolusi industri keempat, perubahan rantai pasok, penguatan industri manufaktur, pengembangan industri sesuai dengan DNA Indonesia," kata Heru.

Dia mengatakan, transformasi digital sebelumnya berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Tanpa transformasi digital, Indonesia akan tertinggal dari negara lain.

Selain itu, PII juga merekomendasi membangun jaringan internet mandiri. Sebab, lanjut dia, saat ini Indonesia masih pakai jaringan internet Amerika Serikat sehingga perlu membuat jaringan internet mandiri karya anak bangsa.

"Jadi kita tergantung ke pihak lain, ini bisa dilakukan hingga 2024. Implementasi rantai pasok dari global jadi lokal dan regional," sebut Heru.

Terkait pangan, Heru mengungkapkan, dengan pengembangan lumbung pangan yang juga merupakan usul PII diharapkan bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. "Langkah ini akan membangun kebangkitan industri pangan," tandas Heru. (tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler