jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut semua pihak sebaiknya dalam berpolitik bisa menaati aturan dan tidak melanggar ketentuan kepemiluan.
Dia mengatakan itu demi menanggapi dilaporkannya Bakal Capres 2024 Prabowo Subianto ke Bawaslu.
BACA JUGA: Berpidato di Upacara Agustusan, Hasto PDIP Singgung Pengepungan demi Kekuasaan
Diketahui, Prabowo dilaporkan karena deklarasi pencapresan Ketum Gerindra itu dilaksanakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada Minggu (13/8).
"Kami ini berpolitik dengan menaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya," kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (17/8).
BACA JUGA: Bicara Berdikari Spirit Proklamasi, Hasto Singgung Mental Impor Pengkhianat Reformasi
Hasto kemudian mempertanyakan nasib bangsa ke depan ketika ada ada calon pemimpin dalam kontestasi sudah diduga melanggar aturan kepemiluan.
"Ketika dalam proses saja sudah melanggar UU, bagaimana nanti," tanya dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
BACA JUGA: Hasto: Prabowo Cenderung Mengulangi Masalah Lama, Miskin Pengalaman
Hasto mengatakan kejadian museum dipakai deklarasi pencapresan bisa menjadi pelajaran para peserta kontestasi politik.
Utamanya, kata dia, untuk tidak menjadikan museum sebagai tempat aktivitas politik praktis seperti deklarasi pencapresan.
"PDI Perjuangan berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis," ujar Hasto.
Dia mengajak semua pihak untuk menjaga muruah museum yang sebaiknya digunakan untuk kepentingan kebangsaan.
"Jadi, museum itu tempat untuk melakukan perenungan menggali suatu semangat bagi Indonesia yang maju berkeadaban yang tinggi," kata Hasto. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan