jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap apa pun bentuk mahar politik, termasuk yang diisukan kepada Sandiaga Uno yang memberikan Rp 1 triliun untuk PAN dan PKS, adalah kemunduran demokrasi.
"Buat kami, yang lebih parah kan terkait dengan adanya mahar dalam calon wakil presiden," ujar Hasto di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (15/8).
BACA JUGA: Kekayaan Sandi Rp 5 Triliun, PKS: Dia Memang Pebisnis Lama
Menurut Hasto, mahar politik tidak bisa dibernarkan apa pun alasannya. Kepada pihak-pihak yang melakukan hal itu, menurut Hasto, membawa Indonesia kecacatan dalam demokrasi.
"Ketika untuk menjadi cawapres harus keluarkan dana Rp 1 triliun, itu merupakan kemunduran demokrasi bahkan saya bilang itu cacatnya demokrasi," kata Hasto.
BACA JUGA: GOPRO 08: Sandi Akan Membawa Indonesia Jadi Macan Asia
Hasto menilai, mahar politik telah mencederai hati masyarakat dan mengerdilkan suara rakyat. Hal itu, baginya tidak diperkenankan di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan.
"Jangan jual suara rakyat hanya untuk menjadi sebuah posisi strategis, posisi presiden, wapres, menteri, kapolri, panglima TNI. Semua harus bebas politik uang," ucap Hasto.
BACA JUGA: PKS Pastikan Aher Bukan Pengganti Sandi, Kalau Mardani?
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menuding Sandiaga Uno memberikan uang Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS agar bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Tudingan Arief dibantah politikus Gerindra dan PAN. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tudingan dari Arief tidak perlu dibahas. Sandiaga Uno juga menepis tudingan tersebut. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Mengaku Sering Kebingungan sejak Ditinggal Sandi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga