jpnn.com, JAKARTA - Dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Firman Manan mengharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak cekatan dengan memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menjadi terlapor dugaan fitnah terhadap kubu Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno. Menurut Firman, sikap Hasto yang secara terbuka siap meladeni pelapor demi buka-bukaan soal biang fitnah patut diapresiasi.
Firman mengatakan, selama ini pihak yang menjadi terlapor biasanya justru berupaya berkelit. Sedangkan Hasto, katanya, justru menunjukkan komitmen untuk mematuhi pranata pemilu.
BACA JUGA: Dorong Bawaslu Cekatan Panggil Hasto untuk Buka Biang Fitnah
"Apresiasi patut diberikan karena dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu, pihak-pihak yang diundang oleh Bawaslu seringkali mencari-cari alasan untuk tidak memberikan keterangan," kata Firman Manan, Sabtu (29/12).
Sebelumnya Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Hasto ke Bawaslu. TAIB menuding Hasto telah memfitnah kubu Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno.
BACA JUGA: Dorong Laporan soal Hasto Jadi Momentum Ungkap Biang Fitnah
Ada pernyataan Hasto yang dipersoalkan TAIB. Yakni soal capres yang selalu menebar fitnah dan marah-marah.
Namun, Hasto yang menjadi terlapor justru ingin cepat-cepat memberikan keterangan kepada Bawaslu. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf AMin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu ngebet membeber fakta tentang pihak yang selama ini menjadi sumber dan penebar fitnah politik.
BACA JUGA: Irjen Gatot Eddy Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Firman menambahkan, selama ini banyak fitnah dan hoaks yang beredar di publik. Dalam catatannya, pihak yang paling sering disasar fitnah dan hoaks justru Jokowi - Ma’ruf.
“Realita menunjukkan bahwa konten-konten kampanye hitam tersebut lebih banyak mengarah pada pasangan Jokowi -Ma’ruf Amin," kata Firman.
Sayangnya, kata Firman, saat ini pranata pemilu tampak belum sigap menangkal praktik kampanye hitam dalam bentuk hoaks dan fitnah. Karena itu Firman mengharapkan Bawaslu sebagai institusi yang mempunyai otoritas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu agar harus merespons komitmen Hasto untuk membongkar praktik kampanye hitam.
Dengan demikian, kata Firman, ke depan publik akan disodori informasi yang valid tentang para kandidat yang bersaing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). “Apabila hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Pilpres tahun 2019 yang berintegritas akan menjadi suatu keniscayaan," kata Firman.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ladeni Eggi Sudjana, Kapitra juga Lapor Polda Metro Jaya
Redaktur : Tim Redaksi