jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya yang menjadi partai dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terbanyak di Indonesia, selalu berkomitmen mengelola desa dan kelurahan yang ramah anak dan perempuan.
Sebab, kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, komitmen tersebut masih termaktub dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan dan kebangsaan.
BACA JUGA: Lantik Mochamad Herviano, Puan Maharani: Anda Harus Tahan Mental
Hasto mengatakan itu saat DPP PDIP menggelar dialog interaktif dengan pimpinan daerah perempuan yang diusung dari PDIP membahas upaya mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Acara tersebut digelar DPP parpol berlambang Banteng itu bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak yang dipimpin Sri Rahayu.
BACA JUGA: Gelar Wayangan Malam-malam, PDIP Singgung Luhut Cs Pewacana Penunda Pemilu
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menjadi pemateri utama dalam acara yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (20/3)
“Desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak bukan hal baru di PDI Perjuangan," kata Hasto dalam keterangan persnya, Minggu (20/3).
BACA JUGA: 2 Polisi Pembunuh Laskar FPI Divonis Bebas, Kapitra PDIP: Itulah Keadilan
Di sisi lain, Sri Rahayu mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan parpolnya sudah sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Presiden kelima RI itu dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 PDI Perjuangan 2022 pernah menyinggung mengenai pentingnya pembangunan Indonesia ke depan yang dimulai dari desa.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat,” ungkap Sri Rahayu.
Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, dari 270.2 juta populasi, 49,5 persen ialah perempuan dan 30,1 persen berusia anak-anak.
Data tersebut, kata dia, bisa menjadi potensi luar biasa agar perempuan terlibat langsung dalam proses pembangunan bangsa.
“Perempuan harus mampu menjadi generasi penerus bangsa yang ikut bertanggungjawab memajukan bangsa dan negara ke depan,” ungkap Sri Rahayu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang mengatakan desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan ramah terhadap anak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
“Ada beberapa prinsip pengembangan DRPPA di antaranya dilakukan secara gotong royong, nondiskriminasi, prinsip demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Bintang.
Selain itu DRPPA juga diharapkan menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak.
“Jumlah dan peran desa yang dangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip no one left behind, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ucapnya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei DSI: Elektabilitas Golkar dan Airlangga Tertinggi, Bagaimana Posisi PDIP?
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan