jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Ichsan Malik, meminta agar pemerintah mendeteksi lebih dini potensi timbulnya konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang akan digelar serentak pada 9 Desember 2015.
Menurut Ichsan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator awal menentukan tingkat kerawanan konflik di suatu daerah. Misalnya, semakin homogen karakter di satu wilayah, maka semakin besar potensi konflik di daerah tersebut.
BACA JUGA: Terima Dubes AS, Fadli Zon Tolak Indonesia Gabung TPP
Selain itu, dominasi partai politik di satu wilayah, juga membuat konflik mudah terjadi. “Sebab, semakin banyak parpol, ada balancing power, sehingga tidak mudah terjadi konflik," ujar Ichsan saat menjadi pembicara di lokakarya yang diadakan oleh ICRC dan Lembaga Pers Dr. Soetomo di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (4/11).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, juga harus turun tangan langsung memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Dua lembaga penyelenggara Pemilu itu diharapkan memiliki data yang berisi pemetaan daerah yang memiliki potensi konflik.
BACA JUGA: PKS Deklarasikan Pemenangan Pilkada Serentak
Selain itu, aparat penegak hukum juga harus melakukan persiapan dan antisipasi berdasarkan pemetaan tersebut. “Penegakan hukum dalam pilkada juga masih menjadi kendala karena belum sepenuhnya bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” kata Ichsan. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Pilkada Serentak Kok Kurang Cetar Membahana? Ini Strategi KPU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belasan Calon Kada Ziarah Bersama ke Makam Pak Harto
Redaktur : Tim Redaksi