jpnn.com - BEKASI – Rencana rasionaliasi jumlah PNS yang digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mendapat sorotan.
Ketua Komisi A, DPRD Kota Bekasi, Aryanto Hendrata mengaku keberatan dengan wacana pensiun dini oleh pihak pemerintah pusat. Sebab, dia menilai, upaya itu bisa membuat tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi.
BACA JUGA: 3.287 PNS Terancam Kena Rasionalisasi
”Beban daerah semakin tinggi dengan adanya pengangguran, apakah mereka mau tanggung jawab?” cetusnya, kemarin.
Bukan itu saja, menurut dia, wacana pensiun dini sangat menggangu kenyamanan pegawai bekerja. Apalagi, banyak pegawai yang pendidikan rendah, mayoritas bekerja sebagai tenaga teknis atau di lapangan.
BACA JUGA: Desy Ratnasari Kagumi Karakter Adhyaksa Dault
Sementara pegawai yang pendidikan tinggi berada di posisi strategis. ”Ini masalah perut warga, kalau mereka diberhentikan nanti keperluan ke depan bagaimana. Jadi, nggak cocok kalau pensiun dini diukur dari strata pendidikan,” imbuhnya.
Terpisah, salah satu pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berinisial CS, 45 mengaku, kalau memang pensiun dini ini dinilai layak, maka dirinya menerima.
BACA JUGA: Grab Klaim telah Terdaftar Sebagai Pembayar Pajak
”Saya akan terima, kalau pemberian uang pensiun itu layak. Jangan sampai uang yang diberikannya sekedar cuma-cuma,” imbuhnya. (den/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Ruangan Ini, Dua Tokoh itu Dilalap Api
Redaktur : Tim Redaksi