JAKARTA - Melejitnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berdasar berbagai survei tentang calon presiden (capres) membuat banyak kalangan melirik pria asal Solo yang tenar dengan panggilan Jokowi itu. Bahkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan Jokowi.
Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo mengakui bahwa beberapa waktu lalu Hatta memang bertemu Jokowi. "Konteks pertemuannya soal MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, red). Membahas soal proyek MRT, monorel dan kemacetan luar biasa menuju Tanjung Priok," kata Dradjad saat dihubungi, Minggu (21/7).
Hanya saja, lanjut Dradjad, wajar saja dalam pertemuan itu Hatta dan Jokowi yang sama-sama politisi juga membahas soal politik. Meski demikian Dradjad menjamin tidak ada kesepakatan apapun antara Hatta dan Jokowi soal Pilpres. "Saya pastikan, belum ada pembicaraan final soal pasangan capres-cawapres. Tapi mereka kan tokoh politik, jadi pasti ada pembicaraan soal politik," sambung Dradjad.
Lantas apa respon Amien Rais selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN tentang wacana duet Jokowi-Hatta yang mulai bergulir? "Pak Amien bukan mengusulkan Bang Hatta dan Mas Jokowi berpasangan. Beliau hanya merespon pertemuan itu," kata Dradjad.
Ditambahkannya, sampai saat ini PAN terus membuka komunikasi dengan semua pihak, termasuk nama-nama yang sudah muncul sebagai kandidat capres. Bahkan PAN juga terus menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. "Dengan Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, red) kita selalu berkomunikasi, baik langsung maupun tidak," sambungnya.
Namun Dradjad menegaskan, bagi PAN masih terlalu dini untuk memasangkan duet capres-cawapres. "Belum saatnya jodoh-jodohan karena semuanya tergantung hasil Pemilu Legislatif. Semua opsi masih serba mungkin, tergantung hasil Pileg," tegasnya.
Anggota tim sukses JK-Wiranto pada Pilpres 2009 itu justru menyayangkan sejumah pihak yang mendesak-desak Megawati untuk tidak maju pada Pilpres mendatang demi mencalonkan Jokowi. Alasan Dradjad, karena hal itu menyangkut etika. "Jokowi dibesarkan Bu Mega dan PDIP, masa mau didorong berkhianat?" ucap Dradjad.
Menurutnya, bagaimanapun Megawati tetap ketua umum parpol dan punya hak dipilih. "Semua ketum parpol atau ketua dewan pembina partai seperti Pak Prabowo berhak maju. Kecuali Pak SBY karrna sudah dua periode jadi presiden," tegasnya. (ara/jpnn)
Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo mengakui bahwa beberapa waktu lalu Hatta memang bertemu Jokowi. "Konteks pertemuannya soal MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, red). Membahas soal proyek MRT, monorel dan kemacetan luar biasa menuju Tanjung Priok," kata Dradjad saat dihubungi, Minggu (21/7).
Hanya saja, lanjut Dradjad, wajar saja dalam pertemuan itu Hatta dan Jokowi yang sama-sama politisi juga membahas soal politik. Meski demikian Dradjad menjamin tidak ada kesepakatan apapun antara Hatta dan Jokowi soal Pilpres. "Saya pastikan, belum ada pembicaraan final soal pasangan capres-cawapres. Tapi mereka kan tokoh politik, jadi pasti ada pembicaraan soal politik," sambung Dradjad.
Lantas apa respon Amien Rais selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN tentang wacana duet Jokowi-Hatta yang mulai bergulir? "Pak Amien bukan mengusulkan Bang Hatta dan Mas Jokowi berpasangan. Beliau hanya merespon pertemuan itu," kata Dradjad.
Ditambahkannya, sampai saat ini PAN terus membuka komunikasi dengan semua pihak, termasuk nama-nama yang sudah muncul sebagai kandidat capres. Bahkan PAN juga terus menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. "Dengan Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, red) kita selalu berkomunikasi, baik langsung maupun tidak," sambungnya.
Namun Dradjad menegaskan, bagi PAN masih terlalu dini untuk memasangkan duet capres-cawapres. "Belum saatnya jodoh-jodohan karena semuanya tergantung hasil Pemilu Legislatif. Semua opsi masih serba mungkin, tergantung hasil Pileg," tegasnya.
Anggota tim sukses JK-Wiranto pada Pilpres 2009 itu justru menyayangkan sejumah pihak yang mendesak-desak Megawati untuk tidak maju pada Pilpres mendatang demi mencalonkan Jokowi. Alasan Dradjad, karena hal itu menyangkut etika. "Jokowi dibesarkan Bu Mega dan PDIP, masa mau didorong berkhianat?" ucap Dradjad.
Menurutnya, bagaimanapun Megawati tetap ketua umum parpol dan punya hak dipilih. "Semua ketum parpol atau ketua dewan pembina partai seperti Pak Prabowo berhak maju. Kecuali Pak SBY karrna sudah dua periode jadi presiden," tegasnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditjen Hubla Siapkan Tim Gerak Cepat
Redaktur : Tim Redaksi