MAKASSAR - Kompensasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) banyak bermasalah. Sejumlah warga miskin yang masuk kriteria tidak diberi jatah. Sebaliknya, beberapa orang mampu justru masuk daftar penerima BLSM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Hatta Rajasa juga mengakui adanya beberapa kesalahan data. Karenanya Hatta meminta kepala daerah untuk segera melakukan pendataan ulang.
Dikonfirmasi di sela pembagian BLSM di kantor PT Pos Cabang Makassar Jalan Slamet Riyadi Jumat, 28 Juni siang kemarin, Hatta menyampaikan dari jumlah total penerima BLSM mencapai 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Padahal KPS inilah yang digunakan untuk mendapatkan BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH),dan Beras Rakyat Miskin (Raskin).
"Saya sudah mendengar keluhan masyarakat tentang tidak dapatnya KPS. Tadi ada masyarakat yang bilang tetangganya mendapatkan sementara dirinya tidak, padahal tetangganya dianggap lebih mampu daripada dirinya," kata Hatta, Jumat 28 Juni.
Ia menyebut data yang digunakan memang masih hasil serapan tahun 2011 lalu, walau begitu, data ini masih lebih baik dari data tahun 2008 lalu. Karenanya, besan presiden SBY ini mengatakan pemerintah siap memperbaiki data penerima BLSM ini.
Ia pun menginstruksikan pada seluruh Kepala Daerah mendata ulang masyarakatnya yang tidak mendapatkan KPS tersebut. Beberapa daerah sudah mulai melakukan itu. Walau demikian, Hatta menegaskan jumlah penerima BLSM di seluruh Indonesia tidak akan melebihi jumlah yang telah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebesar 15,5 juta jiwa.
"Silakan pemerintah daerah yang akan mendata ulang masyarakatnya. Tetapi jumlah penerima BLSM 15,5 juta. Jika ada masyarakat mampu yang mendapatkan BLSM saya mohon tarik KPS dan serahkan kepada masyarakat yang mampu," ujarnya.
Ia juga menyampaikan kepada sejumlah kepala daerah untuk segera turun menstabilkan harga sembako yang ada di masyarakat. Menko mengakui dengan adanya kenaikan harga BBM maka akan berdampak dengan adanya kenaikan harga Sembako. "Kepala daerah harus bisa menjaga kestabilan daerahnya, agar tidak ada gejolak akibat naiknya harga BBM," tegasnya.
Ia menjelaskan untuk tahun depan pemerintah akan mengucurkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sebesar Rp1.800 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh daerah.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini pihaknya sangat mengharapkan kepada Menko RI, Hatta Rajasa untuk melihat perkembangan yang ada di Sulsel.
"Sulsel sangat berkembang sejak 5 tahun lalu. Untuk itu kami berharap Menko bisa memprioritaskan Sulsel untuk pembangunan infrastruktur," kata Syahrul.
Sayangnya agenda Hatta yang semula dijadwalkan mengunjungi Pasar Tradisional Pa"baeng-baeng guna memantau harga sembako di daerah ini batal. Sejumlah wartawan dan masyarakat yang menunggu kedatangan itu harus kecele lantaran Hatta lebih memilih mengunjungi Baruga Cokelat yang ada di kawasan Monumen Mandala.
Di tempat ini ia didampingi Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu"mang dan mantan Kadisperindag Sulsel, Irman Yasin Limpo. Irman YL alias None memang menjadi penggagas dan pencetus Baruga Cokelat yang dirikan pertama di Indonesia ini sebagai bentuk kerja sama Pemprov Sulsel dan perusahan cokelat dari luar negeri. (nur/pap)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Hatta Rajasa juga mengakui adanya beberapa kesalahan data. Karenanya Hatta meminta kepala daerah untuk segera melakukan pendataan ulang.
Dikonfirmasi di sela pembagian BLSM di kantor PT Pos Cabang Makassar Jalan Slamet Riyadi Jumat, 28 Juni siang kemarin, Hatta menyampaikan dari jumlah total penerima BLSM mencapai 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Padahal KPS inilah yang digunakan untuk mendapatkan BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH),dan Beras Rakyat Miskin (Raskin).
"Saya sudah mendengar keluhan masyarakat tentang tidak dapatnya KPS. Tadi ada masyarakat yang bilang tetangganya mendapatkan sementara dirinya tidak, padahal tetangganya dianggap lebih mampu daripada dirinya," kata Hatta, Jumat 28 Juni.
Ia menyebut data yang digunakan memang masih hasil serapan tahun 2011 lalu, walau begitu, data ini masih lebih baik dari data tahun 2008 lalu. Karenanya, besan presiden SBY ini mengatakan pemerintah siap memperbaiki data penerima BLSM ini.
Ia pun menginstruksikan pada seluruh Kepala Daerah mendata ulang masyarakatnya yang tidak mendapatkan KPS tersebut. Beberapa daerah sudah mulai melakukan itu. Walau demikian, Hatta menegaskan jumlah penerima BLSM di seluruh Indonesia tidak akan melebihi jumlah yang telah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebesar 15,5 juta jiwa.
"Silakan pemerintah daerah yang akan mendata ulang masyarakatnya. Tetapi jumlah penerima BLSM 15,5 juta. Jika ada masyarakat mampu yang mendapatkan BLSM saya mohon tarik KPS dan serahkan kepada masyarakat yang mampu," ujarnya.
Ia juga menyampaikan kepada sejumlah kepala daerah untuk segera turun menstabilkan harga sembako yang ada di masyarakat. Menko mengakui dengan adanya kenaikan harga BBM maka akan berdampak dengan adanya kenaikan harga Sembako. "Kepala daerah harus bisa menjaga kestabilan daerahnya, agar tidak ada gejolak akibat naiknya harga BBM," tegasnya.
Ia menjelaskan untuk tahun depan pemerintah akan mengucurkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sebesar Rp1.800 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh daerah.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini pihaknya sangat mengharapkan kepada Menko RI, Hatta Rajasa untuk melihat perkembangan yang ada di Sulsel.
"Sulsel sangat berkembang sejak 5 tahun lalu. Untuk itu kami berharap Menko bisa memprioritaskan Sulsel untuk pembangunan infrastruktur," kata Syahrul.
Sayangnya agenda Hatta yang semula dijadwalkan mengunjungi Pasar Tradisional Pa"baeng-baeng guna memantau harga sembako di daerah ini batal. Sejumlah wartawan dan masyarakat yang menunggu kedatangan itu harus kecele lantaran Hatta lebih memilih mengunjungi Baruga Cokelat yang ada di kawasan Monumen Mandala.
Di tempat ini ia didampingi Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu"mang dan mantan Kadisperindag Sulsel, Irman Yasin Limpo. Irman YL alias None memang menjadi penggagas dan pencetus Baruga Cokelat yang dirikan pertama di Indonesia ini sebagai bentuk kerja sama Pemprov Sulsel dan perusahan cokelat dari luar negeri. (nur/pap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Usut Pencucian Uang di Dinas PU Kaltim
Redaktur : Tim Redaksi