"Kami ingin agar pengusaha lokal bisa lebih berdaya, sehingga kegiatan perekonomian di daerah bisa tumbuh," katanya saat menghadiri Seminar Sumber Daya Alam untuk Rakyat dalam rangkaian acara Jawa Pos Institut Pro Otonomi di Surabaya kemarin.
Dia mengatakan, dari sejumlah kontrak tersebut beberapa di antaranya sudah selesai. Hatta mencontohkan, kontrak yang sudah melalui proses renegosiasi seperti dengan perusahaan pertambangan Freeport. "Kami sudah melakukan renegosiasi proyek dengan mereka (Freeport). Serta, sudah ada komitmen untuk melakukan IPO di Indonesia, mendivestasi saham dan mengembalikan lahan pada negara," urainya.
Diakui Hatta, wacana renegoisasi muncul lantaran banyak perusahaan asing yang melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Seperti dalam jangka waktu lama dan waktu yang tidak terbatas. "Malah, ada investor yang menggunakan nama perusahaan berbeda untuk mendapatkan hak pengelolaan atas jutaan hektar lahan. Semestinya tidak diperbolehkan," tandas dia.
Dikatakan, renegosiasi itu sendiri memasukkan sejumlah hal yang dinilai strategis. Di antaranya, pengaturan royalti, pengembalian lahan pada negara, divestasi saham, peningkatan kandungan lokal dan pembangunan smelter. Seperti, pembagian royalti sebesar satu persen dinilai terlalu kecil. "Kami ingin royalti lebih besar dari itu. Selain itu, meminta perusahaan untuk berkomitmen terhadap renegosiasi yang disepakati," tukas dia.
Hatta juga mencermati mengenai lahan rakyat yang diambil alih oleh perusahaan migas di wilayah Bojonegoro. Menurut Hatta persoalan lahan tidak bisa dikesampingkan. Sebab, lahan merupakan bagian dari penghidupan rakyat yang tidak dengan mudah diambil alih oleh investor. Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan mengenai lahan rakyat yang diambil alih oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). (res)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diprediksi Ada 95 Juta Orang Kaya Baru
Redaktur : Tim Redaksi