jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, isu netralitas aparat keamanan kembali menjadi sorotan publik.
Belakangan viral video di media sosial yang diduga menunjukkan keberpihakan aparat kepada calon nomor urut 1 pada Pilgub Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK).
BACA JUGA: Elly Lasut Berpengalaman dan Berprestasi, Mampu Tuntaskan Masalah serta Tantangan Sulut
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai hal ini memicu kekhawatiran tentang pelanggaran prinsip netralitas yang menjadi landasan demokrasi.
Sebab, netralitas aparat adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
BACA JUGA: Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
"Para penegak hukum, birokrasi, aparatur pemerintah itu kan semuanya bekerja untuk publik secara umum, sehingga tidak boleh melakukan keberpihakan," kata Ahmad Bakir, Minggu (24/11).
Dia menekankan bahwa pola ini dapat membawa masyarakat kembali ke era sebelum reformasi, di mana kontrol kekuasaan atas demokrasi menjadi penghalang utama perubahan.
BACA JUGA: Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
"Nanti akan hampir sama dengan order baru di mana demokrasi sekedar politik elektoral secara prosedural dan periodik," ujar dia.
Padahal, penegasan soal pentingnya netralitas juga tertuang dalam berbagai aturan, seperti Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang melarang keterlibatan aparat dalam politik praktis.
Situasi ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak untuk memastikan integritas proses pemilu tetap terjaga, terutama di tengah iklim politik yang makin dinamis.
Netralitas dan profesionalisme bukan hanya menjadi tuntutan, tetapi juga kewajiban untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (cuy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Massa Minta Kapolri Tindak Oknum Aparat Tak Netral di Pilkada Gowa
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan