jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ,yang mengatakan Presiden Jokowi menjanjikan pengangkatan jutaan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, viral di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo berjanji mengangkat jutaan CPNS jika pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu menang Pilpres 2024.
BACA JUGA: Seleksi CPNS 2024 & PPPK: Peluang Besar bagi yang Punya 4 Jenis Skill Ini
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/1).
Ari mengatakan pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Begini Strategi Pj Wako agar Ribuan Pegawai Kontrak jadi PPPK 2024, Keren!
"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," kata Ari.
Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
BACA JUGA: Sisa Guru P1 Gelombang Terakhir Honorer jadi PPPK, Lulusan PPG Prajabatan pun Lega
Semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah, kata Ari, sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.
"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.
"Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," kata Ari.
Ari menjelaskan, rekrutmen CPNS 2024 dan PPPK 2024 dilakukan karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.
Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekda Kabupaten Takalar yang menyatakan Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, Ari mengatakan hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.
"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul.
“Sudah ada koridornya. Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," kata Ari. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu