jpnn.com, JAKARTA - Heikal Safar angkat bicara terkait relokasi warga di Pulau Rempang. Mantan Sekjen Partai Priboemi ini mengatakan peristiwa itu sudah terindikasi sejak lama, hanya saja pemerintah diduga tidak tegas berpihak kepada kepentingan rakyat yang sesungguhnya.
"Saya sangat prihatin karena sungguh ironis mereka yang notabene adalah warga asli pribumi justru terzalimi lantaran terusir di negerinya sendiri," ujar Heikal Safar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9).
BACA JUGA: Jokowi Sebut Komunikasi BP Batam Cs soal Relokasi Warga Rempang Buruk, Terjadilah Konflik
Bakal Calon Wali Kota Bekasi 2024 itu menegaskan bahkan masih banyak lagi daerah - daerah di Indonesia yang diduga menimbulkan potensi kasus-kasus yang serupa dengan Pulau Rempang, Kepulauan Riau tersebut.
"Saya menjadi bertanya-tanya kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan, di mana ya letak keadilan sosial bagi seluruh takyat Indonesia? jika tanah air beserta kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir orang saja," kata Heikal.
BACA JUGA: Pemerintah Sebut Mayoritas Masyarakat Rempang Sepakat Relokasi, Ganti Tanah juga Untung
"Dan konyolnya satu keluarga konglomerat kekayaannya sebanding dengan ratusan juta rakyat Indonesia," tambahnya.
Menurut Heikal, pemerintahan Presiden Jokowi wajib melindungi hak - hak warga yang terzalimi.
BACA JUGA: Polisi Tetapkan 7 Tersangka soal Bentrok Warga Pulau Rempang dengan Aparat
"Kasihan mereka, hingga menjadi korban kekejaman pihak-pihak ataupun oknum-oknum pemangku kebijakan yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Dia menegaskan warga wajib bersatu untuk melawan kesewenang - wenangan dan ketidakadilan.
"Jiwa patriot kita pribumi ini dikobarkan seperti semangat juang berani berkorban demi membela kebenaran dan keadilan hukum untuk kemakmuran rakyatnya yang ditanamkan oleh Almarhum Ketua Dewan Pembina Partai Priboemi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengimbau dan sekaligus berharap agar sesama pribumi anak bangsa antara penduduk Pulau Rempang dan polisi jangan mau diadu domba hingga menjadi korban penganiayaan dikarenakan kebijakan yang tidak berkeadilan tersebut. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi