jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas meminta Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi segera menjelaskan ke publik tentang alasannya mengambil sumpah Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD periode 2017-2019.
Hemas beralasan, pengambilan sumpah terhadap pimpinan DPD yang digelar pada Selasa (4/4) malam itu justru bertentangan dengan putusan MA.
BACA JUGA: Ketua MPR Tegaskan Oso Tidak Mungkin Rangkap Jabatan
Menurut Hemas, MA sebelumnya telah mengabulkan permohonanan judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur pemangkasan masa jabatan pimpinan di lembaga para senator. Aturan itu berlaku surut bagi pimpinan DPD yang menjabat.
Melalui putusan bernomor 20P/HUM/2017, MA memutuskan masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan. Pihak yang mengajukan judicial review juga sejumlah anggota DPD.
BACA JUGA: Oesman Sapta Oedang Resmi Jadi Ketua DPD
"Demi menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan Mahkamah Agung, kami minta dengan segera Mahkamah Agung untuk membatalkan tindakan pengambilan sumpah tersebut," ujar Hemas di rumah dinas wakil ketua DPD di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta, Rabu (5/4).
Istri Sri Sultan Hamengkubuwono X itu menuturkan, desakannya ke MA bukan demi kekuasaan dan mempertahankan posisinya sebagai wakil ketua DPD. Hemas menegaskan, hukum harus ditegakkan.
BACA JUGA: Konflik DPD, Begini Kata Ketua MPR
"Karena politik harus tunduk pada hukum dan hukum harus tunduk pada hukum itu sendiri," pungkasnya.
DPD sebelumnya dilanda kisruh internal. Paripurna yang digelar lembaga para senator itu di Kompleks Parlemen, Senin (3/4) justru berujung ricuh.
Kericuhan itu berujung pada pemilihan pimpinan baru DPD. Hasilnya, Oso -panggilan akrab Oesman Sapta- terpilih sebagai ketua baru di DPD.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sah, Oso Ucapkan Sumpah sebagai Ketua DPD RI
Redaktur : Tim Redaksi