jpnn.com - JAKARTA - Dalam pemerintahan baru, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta memberlakukan smart card, yaitu kartu pintar untuk memonitor penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Smart card disarankan menggunakan data sensus penduduk yang terakhir, sambil paralel melakukan pendataan baru. Dengan smart card ini diharapkan dapat membatasi penggunaan mobil dalam setiap rumah tangga.
BACA JUGA: Sutarman tak Rela Polri Diinjak-Injak
Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Akhmad Syakhroza dalam diskusi Menyiasati Penghapusan Subsidi BBM dan Kompensasi bagi Orang Miskin, di Jakarta Pusat, Jumat, (29/8).
"Setiap rumah dibatasi hanya satu mobil, kelas Kijang ke bawah, dengan batas maksimal 10 liter per hari atau 1 motor dengan batas maksimal 2 liter per hari," ujar Akhmad.
BACA JUGA: Pengunjung Portal Pendaftaran CPNS Tembus 15 Juta per Hari
Menurut Akhmad saat ini jumlah pengguna kendaraan sangat banyak dan kebanyakan memanfaatkan BBM bersubsidi sehingga kebutuhan bahan bakar pun terus bertambah. Satu keluarga, ujarnya, bisa memiliki tiga hingga empat mobil. Ini yang, ujarnya, patut diatur melalui smart card, dengan demikian BBM bersubsidi dapat disalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Ia juga menyarankan pengurangan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap dengan target 10 juta kl/tahun atatu setara dengan Rp 50 triliun. "Dalam 5 tahun tidak ada lagi BBM bersubsidi," tandas Akhmad. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Hadapi DPR, Jokowi Bisa Minta Bantuan Rakyat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Punya Saham Dutasari, Istri Anas Tidak Dapatkan Imbalan
Redaktur : Tim Redaksi