Hemat Rp8,5 Miliar, Ruang Banggar Resmi Dioperasikan

Senin, 11 Juni 2012 – 15:07 WIB
JAKARTA - Ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang sempat menuai kontroversi beberapa lalu, akhirnya resmi dioperasikan, Senin (11/6). Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR,  Nining Indra Saleh, mengatakan pengoperasian ini sesuai hasil keputusan rapat pimpinan DPR yang memutuskan mulai masa persidangan ketiga ini ruang rapat Banggar yang sudah dilakukan perbaikan dapat digunakan. Hal itu juga sudah diberitahukan kepada pimpinan Banggar.

Nining juga mengakui pihaknya sudah menindaklanjuti rekomendasi Badan Kehormatan yang memerintahkan segera mengganti komponen-komponen barang impor luar negeri dengan produk lokal yang berkualitas.

"Kami telah menjalankan rekomendasi itu," kata Nining kepada wartawan di ruang rapat Banggar DPR, Senin (11/6).

Nining menjelaskan, komponen luar negeri yang sudah disepakati untuk ditarik atau diganti yakni kursi pimpinan banggar, termasuk yang ada di ruang pimpinan. Ditambahkan,di ruang rapat pimpinan Banggar empat kursinya sudah diganti dengan produk dalam negeri.

"Kursi produk dalam negeri yang tadinya impor harganya Rp26 juta. Sekarang hanya Rp2,5 juta, semua produk dalam negeri," ungkap Nining.

Dijelaskan, sistem wirelessnya kembali menggunakan kabel. Tak hanya itu, lampu yang dahulu mengundang polemik juga sudah diganti, termasuk di ruang pimpinan.

Dengan penggantian itu, kata Nining, maka ada penghematan yang didapatkan dari pergantian meubeler, wireless dan lainnya dengan total biaya yang dikembalikan ke negara sebanyak Rp8,5 miliar lebih.

"Jadi, itu dikembalikan kepada negara karena pergantian komponen tersebut. Nilai renovasi sebelumnya Rp19,9 miliar lebih kemudian dikembalikan Rp8,5 miliar lebih. Jadi total Rp11,4 miliar. Ini berdasarkan rekomendasi BK," ujarnya.

Nining menyatakan, sekarang ini masih dua barang yang menggunakan produk import. Yakni LCD dan karpet. "Kalau diganti dan dibobok lagi selisihnya cuma sedikit jadi diteruskan lagi, karpet juga karena kalau diganti dibongkar lagi," katanya.

Nining menyatakan, dari jumlah anggaran yang bisa dikembalikan ke negara bisa lebih banyak lagi. "Nanti akan ditarik kembali dari konsultan perencana dan manajemen konstruksi. Nilainya turun otomatis berdampak penurunan konsultan perencana dan manajemen konstruksi," pungkas Nining. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pilgub Sultra, Golkar Terpecah

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler