jpnn.com - jpnn.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pencopotan Komandan Kodim (Dandim) Lebak, Banten oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk Front Pembela Islam (FPI).
Namun, pencopotan Dandim Lebak, Letkol Czi Ubaidillah tersebut menurutnya belum cukup. Sebab, harus ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo untuk mendisplinkan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjalankan program bela negara.
BACA JUGA: Setara Institute Kecam Langkah Kodim Lebak Latih FPI
"Pencopotan Dandim belumlah cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI," kata Hendardi, Senin (9/1).
Langkah Pangdam III Siliwangi menurutnya harus diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan masyarakat membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' yang berpotensi merusak demokrasi.
BACA JUGA: Kodim Melatih FPI, Dandim Langsung Dicopot
Nah, kunci utama mendisiplinkan TNI menurut Hendardi, ada pada Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan.
"Langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas," jelasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam