jpnn.com - jpnn.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, pelatihan bela negara oleh TNI pada sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) mempertegas sejumlah kritik terhadap program Kementerian Pertahanan absurd itu.
Dia benar-benar tak habis pikir TNI bisa menganggap FPI layak dijadikan mitra dalam membela negara.
BACA JUGA: Inilah Rencana Polisi sebelum Menggarap Habib Rizieq
"Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," ucap Hendardi dalam pesan elektronik yang diterima, Minggu (8/1).
Menurut Hendardi, pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas. Malahan berpotensi melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas, karena dekat dengan TNI.
BACA JUGA: Habib Rizieq Dipolisikan Lagi Gara-Gara Pidato Logo PKI
"Saya masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT RAPP, Riau pada September 2016. Alumni bela negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," ucapnya.
Hendardi juga menilai, langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI mempertegas dugaan "kedekatan" TNI dengan kelompok Islam radikal.
BACA JUGA: Kodim Melatih FPI, Dandim Langsung Dicopot
Padahal, itu hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok tersebut.
"TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinekaan," kata Hendardi.
Hendardi membenarkan, secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran. Tapi secara politik dan etis, tindakan tersebut dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru.
"Saya menduga Presiden Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini, termasuk apa yang menjadi agenda sesungguhnya dari TNI. Sejak aksi 411 dan 212, saya termasuk yang mendesak agar presiden mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran," tukas Hendardi.
Aktivis kemanusiaan ini mengemukakan pendapanya, karena jika benar TNI berkolaborasi dengan FPI, maka pertemuan antara militerisme dan islamisme akan memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi Indonesia.
"Presiden tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini," pungkas Hendardi. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ulama Tasik Dukung TNI Putus Hubungan dengan Australia
Redaktur & Reporter : Ken Girsang