jpnn.com - JAKARTA - Rencana Kementerian Pertahanan melakukan pendidikan bela negara untuk seratus juta orang dalam sepuluh tahun ke depan, dinilai gagasan irasional. Selain itu juga tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan.
Ketua Badan Pekerja SETARA Institute Hendardi mengatakan hal tersebut karena secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN. Alasan lain, rencana tersebut juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam setiap pendidikan warga.
BACA JUGA: DPR: Pemerintah Harus Cari Akar Masalah Bentrok Aceh Singkil
“Pendidikan bela negara bukan sebuah proyek kementerian, tapi strategi pendidikan dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang menghasilkan warga negara berkarakter dan memiliki semangat pembelaan terhadap negara dan bangsa,” ujar Hendardi, Rabu (14/10).
Hendardi juga menilai gagasan pendidikan bela negara juga sesuatu yang absurd. Karena berbagai persoalan kebangsaan, justru berakar pada sistem pendidikan yang belum mampu menciptakan warga negara yang paripurna.
BACA JUGA: Dipanggil Kejagung, 5 Direktur Ini Kompak Mangkir
“Juga minimnya teladan elit politik yang ingkar pada sumpah jabatan yang diucapkannya untuk membela negara-bangsa,” ujarnya.
Kebutuhan mutakhir bela negara, kata Hendardi, bukanlah dengan menghimpun manusia untuk baris-berbaris. Tetapi meningkatkan competitive advantage warga negara untuk bangga menjadi Indonesia dan membela bangsanya dengan menjadi manusia berkualitas,” ujar Hendardi.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Legislator Asal Aceh Minta Kasus Singkil Disikapi Dewasa
BACA ARTIKEL LAINNYA... PBNU: Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan
Redaktur : Tim Redaksi