jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) prihatin dengan ditangkapnya sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Setidaknya, pada Januari 2022, ada tiga kepala daerah yang ditangkap KPK, yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.
BACA JUGA: MPR RI: Kolaborasi Semua Pihak Mempercepat Kehadiran UU TPKS
"Sistem demokrasi langsung yang saat ini diterapkan dalam pemilihan kepala daerah, pusat, dan legislatif sudah saatnya dikaji kembali," ujar Bamsoet menjawab pertanyaan Mantan Kepala BIN yang juga dikenal sebagai Master Intelejen Indonesia Jenderal TNI AD (pur) Hendropriyono di Studio Podcast 'Kilat' miliknya di Jakarta, Sabtu (22/1/22).
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, sistem pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic, dan biaya tinggi. Apabila sistem pemilihan langsung terus pertahankan, bukan tidak mungkin demokrasi di Indonesia hanya berkutat pada rupiah. Bukan lagi berdasarkan aspirasi rakyat.
BACA JUGA: Ketua MPR Dukung Pembangunan Sirkuit Balap Internasional di Yogyakarta
"Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Karena saat maju dalam pemilihan kepala daerah, pusat atau legislatif, memerlukan biaya yang tinggi. Maka saat terpilih mereka terkadang menghalalkan segala cara agar biaya yang telah dikeluarkan kembali," papar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong kalangan akademisi dan KPK melakukan kajian pelaksanaan sistem demokrasi langsung yang selama ini telah diberlakukan. Tidak tertutup kemungkinan hasil kajian tersebut menyimpulkan perlunya perubahan sistem demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Duta Besar Ceko untuk Indonesia Dukung Pemindahan IKN, Ketua MPR Bilang Begini
"Terpenting, perubahan yang terjadi harus membawa sistem demokrasi Indonesia lebih baik kedepannya. Kita semua tentu tidak ingin sistem demokras Indonesia kedepan terus berdasarkan NPWP, nomor piro wani piro," tandas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi