Heran, Daya Beli Tergerus BBM Subsidi Dibatasi

JAKARTA -- Rencana kebijakan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah terus mendapat kecamanAnggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Arif Budimanta, menilai, pemerintah tidak mampu mengatasi masalah daya beli masyarakat yang tergerus, tapi malah ribut soal rencana pembatasan BBM bersubsidi.

"Selama ini rakyat diminta berkorban, daya beli masyarakat tergerus, tapi imbal balik dari pengorbanan itu tidak pernah jelas diberikan pemerintah," kata Arif, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (1/7).

Dia memandang jika pemerintah mau membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan mengurangi subsidi, maka harus memerhatikan imbal balik bagi masyarakat

BACA JUGA: Tingkatkan Kinerja Perusahaan, Lima BUMN Bersinergi

Pemerintah harus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat, dan juga menggenjot daya beli masyarakat.

"Yang untung malah pemburu rente dan mafia ekonomiKalau pemerintah mau terapkan kebijakan atau penyesuaian harga BBM, harus memerhatikan imbal balik buat rakyat

BACA JUGA: Produksi Padi Meningkat, Jagung dan Kedelai Turun

Jangan rakyat diminta berkorban, tapi pelayanan tidak ada," ungkapnya.

Arif mengaku masalah ini sudah disampaikan kepada pemerintahMisalnya, ketika pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), DPR meminta penjelasan mengenai harga pokok BBM dan skenario anggaran itu sendiri

BACA JUGA: Kenaikan BBM Picu Peningkatan Kemiskinan

"Misalnya alokasi subsidi untuk apa saja, apakah untuk pembangunan jalan, infrastruktur sekolah dasar, puskesmas dan sebagainyaJangan dikembalikan (dana subsidi) itu menjadi beban pokok dan belanja barang," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pada dasarnya, kata dia, sudah pernah diuji siapa yang paling terkena dampak ketika pemerintah menaikkan harga BBM?"Ternyata yang terkena dampak langsung itu adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah," ungkap Arif lagi(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Cina Kuasai Impor Indonesia