jpnn.com - JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diikuti satu pasangan calon, tetap dapat digelar. Namun juga menyatakan penyusunan syarat dukungan bagi paslon dari jalur independen, tidak berdasarkan jumlah penduduk di satu wilayah. Persentase harus diambil berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.
Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dengan putusan ini maka akan ada perubahan angka jumlah syarat dukungan minimal dari masyarakat.
BACA JUGA: Kontrak Kerja di Arab Saudi Harus Jelas, Jangan Cuma Memandikan Onta
"Sebelumnya, kalau calon perseorangan syarat yang di undang-undang kan berdasarkan jumlah penduduk. Presentasinya dihitung berdasarkan penduduk, maka itu yang kami verifikasi. Nah kalau putusan MK mengatakan memang berdasarkan DPT, berarti kan ada penurunan nilai presentasi. Ini akan memudahkan bagi calon-calon perseorangan untuk mengikuti kontesisasi pilkada," ujar Ferry, Selasa (29/9).
Mantan Komisioner KPU Jawa Barat ini kemudian mencontohkan, di Provinsi Jawa Barat. Diketahui jumlah penduduknya mencapai 43 juta jiwa. Sementara DPT mencapai sekitar 35 juta jiwa. Maka syarat minimal dukungan 6,5 persen-10 persen dari total 35 juta jiwa.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Kemendagri: Badan Kesbangpol jadi Instansi Pusat
"Misalnya jumlah penduduk 43 juta, sementara jumlah DPT-nya 35 juta. Maka calon perseorangan tinggal ngumpulin 6,5 persen - 10 persen dukungan dari 35 juta. Sangat meringankan menurut saya, tapi tetap yang lain tidak berubah. Misalnya untuk sebaran dukungan, harus dipenuhi," ujar Ferry.
Putusan MK ini kata Ferry, tidak saja memudahkan bagi pihak yang ingin maju sebagai pasangan calon dari jalur independen. Namun juga memudahkan KPU sebagai penyelenggara.
BACA JUGA: Honorer K2 Dites Lagi, Ini Alasan Menteri Yuddy
"Putusan tidak hanya mempermudah calon perseorangan, namun juga mempermudah penyelenggara melakukan proses verifikasi yang langsung populasi, bukan sample," ujar Ferry.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penanganan Kasus Bansos Sumut tak Jelas
Redaktur : Tim Redaksi